ARMADANI, Raka Mahendra (2022) Dissenting Opinion dalam Putusan Kasasi Perkara Tindak Pidana Korupsi Zainudin Hasan (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 113 K/Pid.Sus/2020). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Raka Mahendra Armadani-E1A017138-Skripsi-2022.pdf.pdf Download (49kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Raka Mahendra Armadani-E1A017138-Skripsi-2022.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Raka Mahendra Armadani-E1A017138-Skripsi-2022.pdf.pdf Download (38kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Raka Mahendra Armadani-E1A017138-Skripsi-2022.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (402kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Raka Mahendra Armadani-E1A017138-Skripsi-2022.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (305kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Raka Mahendra Armadani-E1A017138-Skripsi-2022.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (125kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Raka Mahendra Armadani-E1A017138-Skripsi-2022.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (389kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Raka Mahendra Armadani-E1A017138-Skripsi-2022.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (108kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Raka Mahendra Armadani-E1A017138-Skripsi-2022.pdf.pdf Download (233kB)

Abstract

Penelitian ini bersumber pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 113 K/Pid.Sus/2020 yang akan menguraikan mengenai kedudukan dissenting opinion dan menganalisa dasar pertimbangan hakim minoritas dalam menentukan unsur penerimaan gratifikasi yang dianggap sebagai suap yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa berdasarkan pasal 12 B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada putusan a quo. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data penelitian ini bersumber dari data sekunder berupa Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan, dan literatur berupa buku-buku dan jurnal yang relevan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan dissenting opinion dimaksudkan untuk pelaksanaan asas transparansi dalam penyelesaian perkara. Pertimbangan hakim minoritas dalam menentukan unsur penerimaan gratifikasi yang dianggap sebagai suap yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa adalah kurang cermat karena mengesampingkan pembuktian terkait dengan penerimaan Gratifikasi oleh Terdakwa dengan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan selaku kakak kandung Terdakwa dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam melakukan pembuktian tindak pidana gratifikasi yang dilakukan Terdakwa seharusnya memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, karena undang-undang ini memuat tentang ketentuan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang khusus ditujukan kepada para Penyelenggara Negara dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara.

Actions (login required)

View Item