DEWIANI, Nessa Nabilla (2022) Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Guna Bangunan yang Dinyatakan sebagai Tanah Terlantar oleh Negara (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 126/B/2020/PTTUN.JKT). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER - NESSA NABILLA DEWIANI - E1A018193 - SKRIPSI - 2022.pdf Download (134kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS - NESSA NABILLA DEWIANI - E1A018193 - SKRIPSI - 2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (699kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK - NESSA NABILLA DEWIANI - E1A018193 - SKRIPSI - 2022.pdf Download (111kB)
	PDF (BabI) BAB-I - NESSA NABILLA DEWIANI - E1A018193 - SKRIPSI - 2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (332kB)
	PDF (BabII) BAB-II - NESSA NABILLA DEWIANI - E1A018193 - SKRIPSI - 2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (273kB)
	PDF (BabIII) BAB-III - NESSA NABILLA DEWIANI - E1A018193 - SKRIPSI - 2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (201kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV - NESSA NABILLA DEWIANI - E1A018193 - SKRIPSI - 2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (180kB)
	PDF (BabV) BAB-V - NESSA NABILLA DEWIANI - E1A018193 - SKRIPSI - 2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (108kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA - NESSA NABILLA DEWIANI - E1A018193 - SKRIPSI - 2022.pdf Download (114kB)

Abstract

Penelantaran tanah adalah kondisi dimana pemegang hak atas tanah tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, atau tidak memanfaatkan bidang tanah yang telah diberikan penguasaan kepadanya sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah, khususnya pemegang Hak Guna Bangunan, yang tanahnya dinyatakan sebagai tanah terlantar oleh negara dan dasar pertimbangan hukum Hakim Banding dalam menolak permohonan Pembanding dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 126/B/2020/PTTUN.JKT dengan mendasarkan pada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010, dan Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2010, dan peraturan lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, spesifikasi penelitian deskriptif-analitis, metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, metode analisis menggunakan metode interpretatif dan penalaran induktif yang disajikan dalam bentuk teks naratif. Hasil penelitian menunjukkan Hakim Banding memutuskan untuk menolak permohonan Pembanding karena melihat putusan Judex Facti yang sudah benar, dimana perbuatan Pembanding dalam menerbitkan surat keputusan penetapan tanah terlantar atas Terbanding pada tanggal 25 April 2019 dilakukan tidak sesuai dengan tahapan yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan terbukti bahwa Terbanding tidak menelantarkan tanahnya serta masih digunakan serta dimanfaatkan sesuai dengan dasar penguasaannya.

Actions (login required)

View Item