JABRIYAH, Ma'rifatun (2022) Tindak Pidana Kepabeanan dalam Bentuk Ketidaksesuaian Dokumen dengan Fisik Barang (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2119/Pid.Sus/2016/PN.Tng). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-MA'RIFATUN JABRIYAH-E1A017348-Skripsi-2022.pdf Download (137kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Ma'rifatun Jabriyah-E1A017348-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (595kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Ma'rifatun Jabriyah-E1A017348-Skripsi-2022.pdf Download (370kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Ma'rifatun Jabriyah-E1A017348-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (498kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Ma'rifatun Jabriyah-E1A017348-Skripsi-2022.pdf Restricted to Registered users only Download (740kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Ma'rifatun Jabriyah-E1A017348-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (184kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Ma'rifatun Jabriyah-E1A017348-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (796kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Ma'rifatun Jabriyah-E1A017348-Skripsi-2022.pdf Restricted to Registered users only Download (185kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Ma'rifatun Jabriyah-E1A017348-Skripsi-202.pdf Download (1MB)

Abstract

Tindak pidana kepabeanan menjadi masalah serius dalam pelaksanaan ekonomi negara yang menyebabkan banyak uang negara tidak terserap sehingga menghambat target yang ditetapkan negara melalui pungutan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tindak pidana kepabeanan dilakukan oleh oknum yang ingin memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor-impor yang berlaku. Penelitian ini membahas bagaimana proses penyidikan tindak pidana kepabeanan dalam bentuk ketidaksesuaian dokumen dengan fisik barang dan bagaimana pertimbangan putusan hakim terhadap tindak pidana kepabeanan dalam bentuk ketidaksesuaian dokumen dengan fisik barang dalam putusan perkara Nomor.2119/Pid.Sus/2016/PN.Tng. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian preskiptif analisis, teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi, data yang terkumpul disajikan dalam bentuk teks naratif dengan model analisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa proses penyidikan tindak pidana kepabeanan diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam hal ini kurang tepat karena hakim berpendapat tidak adanya unsur kesengajaan dan perbuatan terdakwa bukan merupakan pidana. Menurut peneliti perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana yang melanggar Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 1995 Tentang Kepabeanan. Hal ini berdasarkan pendapat Simons yang melanggar unsur kesengajaan.

Actions (login required)

View Item