NOVANDARI, Hikmah (2022) Penerapan Pembuktian Keterangan Ahli Digital Forensik dan Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 50/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Hikmah Novandari-E1A018119-Skripsi-2022.pdf Download (214kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Hikmah Novandari-E1A018119-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (609kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Hikmah Novandari-E1A018119-Skripsi-2022.pdf Download (198kB)
	PDF (BabI) BAB I-Hikmah Novandari-E1A018119-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (608kB)
	PDF (BabII) BAB II-Hikmah Novandari-E1A018119-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (721kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Hikmah Novandari-E1A018119-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (209kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Hikmah Novandari-E1A018119-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BAB V-Hikmah Novandari-E1A018119-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (196kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Hikmah Novandari-E1A018119-2022.pdf Download (447kB)

Abstract

Teknologi mengalami perkembangan pesat sehingga modus operandi tindak pidana turut berkembang. Salah satu jenis kejahatan yang menggunakan modus operandi dengan teknologi adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang menjadi sorotan publik yaitu korupsi yang dilakukan oleh terdakwa pada Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst. Oleh karena adanya barang bukti digital forensik, maka penuntut umum menghadirkan tiga ahli digital forensik untuk menganalisis barang bukti dan memberikan keterangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pembuktian keterangan ahli digital forensik dan menganalisis pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan yaitu doktrinal, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembuktian keterangan ahli pada Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.JKT.Pst menunjukkan bahwa tiga ahli telah memenuhi syarat formill berdasarkan Pasal 179 ayat (2) KUHAP, namun dua ahli lainnya belum memenuhi syarat formiil berdasarkan Pasal 168 KUHAP, satu ahli lainnya telah memenuhi syarat formiil berdasarkan Pasal 168 KUHAP serta tiga ahli sudah memenuhi syarat materiil keterangan ahli. Keterangan ahli tidak digunakan dalam pertimbangan hukum karena pada prinsipnya keterangan ahli memiliki kekuatan pembuktian bebas dan tidak menentukan. Pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.JKT.Pst. sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan. Adapun saran yaitu status hubungan ahli yang dihadirkan dengan terdakwa dicantumkan secara jelas dan pertimbangan hakim pada putusan ini diharapkan dapat menjadi rujukan para hakim dalam memutus perkara yang sejenis.

Actions (login required)

View Item