ASTUTI, Palupi Laras Indri (2022) Tanggung Jawab Hukum Tukang Gigi dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Gigi. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Palupi Laras Indri Astuti-E1A017005-Skripsi-2022.pdf Download (696kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Palupi Laras Indri Astuti-E1A017005-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Palupi Laras Indri Astuti-E1A017005-Skripsi-2022.pdf Download (679kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Palupi Laras Indri Astuti-E1A017005-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (759kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Palupi Laras Indri Astuti-E1A017005-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (807kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Palupi Laras Indri Astuti-E1A017005-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (761kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Palupi Laras Indri Astuti-E1A017005-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (820kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Palupi Laras Indri Astuti-E1A017005-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (691kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Palupi Laras Indri Astuti-E1A017005-Skripsi-2022.pdf Download (727kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi peraturan dan bentuk-bentuk tanggung jawab hukum tukang gigi dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan analitis (analytical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Spesifikasi penelitian ini adalah inventarisasi peraturan perundang-undangan, sinkronisasi hukum, dan penemuan hukum in concreto. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil Penelitian diketahui bahwa pengaturan mengenai tanggung jawab hukum tukang gigi dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi telah menunjukan taraf sinkronisasi secara vertikal. Artinya peraturan yang memiliki derajat lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang memiliki derajat lebih tinggi. Bentuk tanggung jawab hukum tukang gigi dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi meliputi pertanggungjawaban mengganti kerugian yang merupakan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan dan Pasal 1239, Pasal 1365, Pasal 1366 KUHPerdata dan Pasal 58 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Tanggung jawab menjalankan sanksi pidana berdasarkan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Tanggung jawab melaksanakan putusan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang gigi, Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Emiris, Pasal 83 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional.

Actions (login required)

View Item