KUMALASARI, Novela Maharani (2022) Dispensasi Kawin karena Menjauhi Zina (Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor 428/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Novela Maharani Kumalasari-E1A017311-Skripsi-2022.pdf Download (131kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Novela Maharani Kumalasari-E1A017311-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (359kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Novela Maharani Kumalasari-E1A017311-Skripsi-2022.pdf Download (296kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Novela Maharani Kumalasari-E1A017311-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (333kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Novela Maharani Kumalasari-E1A017311-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (563kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Novela Maharani Kumalasari-E1A017311-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (234kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Novela Maharani Kumalasari-E1A017311-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (438kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Novela Maharani Kumalasari-E1A017311-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (238kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Novela Maharani Kumalasari-E1A017311-Skripsi-2022.pdf Download (231kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Novela Maharani Kumalasari-E1A017311-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (129kB)

Abstract

Batas usia perkawinan sudah ditentukan secara jelas dalam undang-undang, tetapi pada kenyataannya perkawinan di bawah umur masih sering terjadi di kalangan masyarakat salah satunya yang terjadi dalam kasus ini, bahkan dalam Undang-Undang Perkawinan memberikan peluang untuk terjadinya perkawinan di bawah umur sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena menjauhi zina pada Penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor :428/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, dengan spesifikasi penelitian menggunakan penelitian preskriptif analisis, teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi, data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dan model analisis secara normative kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai dispensasi kawin pada Penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor : 428/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg dapat disimpulkan bahwa perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama Malang sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, selanjutnya Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut peneliti Pemohon dalam permohonan dispensasi kawin tersebut melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”.

Actions (login required)

View Item