HUSAENI, Rifky Bustami (2022) Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Atas Pelaku Usaha yang Memperdagangkan Produk Sediaan Farmasi atau Alat Kesehatan Kosmetik Kemasan secara Online Tanpa Izin Produksi dan Izin Edar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Pyh). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) 1. COVER-Rifky Bustami Husaeni-E1A018055-Skripsi-2022.pdf Download (524kB)
	PDF (Legalitas) 2. LEGALITAS-Rifky Bustami Husaeni-E1A018055-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (302kB)
	PDF (Abstrak) 3. ABSTRAK-Rifky Bustami Husaeni-E1A018055-Skripsi-2022.pdf Download (765kB)
	PDF (BabI) 4. BAB I-Rifky Bustami Husaeni-E1A018055-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (198kB)
	PDF (BabII) 5. BAB II-Rifky Bustami Husaeni-E1A018055-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (242kB)
	PDF (BabIII) 6. BAB III-Rifky Bustami Husaeni-E1A018055-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (85kB)
	PDF (BabIV) 7. BAB IV-Rifky Bustami Husaeni-E1A018055-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (343kB)
	PDF (BabV) 8. BAB V-Rifky Bustami Husaeni-E1A018055-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (61kB)
	PDF (DaftarPustaka) 9. DAFTAR PUSTAKA-Rifky Bustami Husaeni-E1A018055-Skripsi-2022.pdf Download (68kB)

Abstract

Banyaknya perdangangan atas peredaran sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan kosmetik dalam bentuk kemasan yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan berdampak pada keberlangsungan bagi konsumen selaku pembeli dalam aspek keselamatan, kenyamanan, dan khususnya dalam bentuk perlindungan hukum. Maka diharapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat menjamin perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Produk Sediaan Farmasi atau Alat Kesehatan Kosmetik Kemasan Tanpa Izin Produksi dan Izin Edar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Pyh). Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, artikel, jurnal, dan dokumen resmi dengan cara studi pustaka, yaitu menginventarisasi data-data tersebut yang kemudian diidentifikasi dan dipelajari yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian sistematis, logis dan rasional. Metode analisis bahan hukum adalah dengan menggunakan metode analisis normatif kualiatif. Hasil penelitian menunjukan secara sah bahwa Inza Deswita selaku pelaku usaha telah bersalah karena mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan kosmetik kemasan tanpa izin produksi dan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diperjualbelikan dalam kegiatan usahanya berdasarkan Pasal 4 huruf a, c, h, Pasal 7 huruf b, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan secara jelas melanggar Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun tentang Kesehatan.

Actions (login required)

View Item