SABILAH, Sali (2017) Pelaksanaan Upaya Paksa Penggeledahan oleh Penyidik Polri dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Tasikmalaya. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) cover_1.pdf Download (443kB) | Preview
	PDF (Legalitas) Legalitas_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (730kB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (427kB) | Preview
	PDF (BabI) BAB I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (435kB)
	PDF (BabII) BAB II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (521kB)
	PDF (BabIII) BAB III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (427kB)
	PDF (BabIV) BAB IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (529kB)
	PDF (BabV) BAB V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (420kB)
Preview	PDF (DaftarPustaka) Daftar Pustaka_1.pdf Download (422kB) | Preview

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan upaya paksa Penggeledahan oleh penyidik polri terhadap penyalahgunaan narkotika di kota Tasikmalaya. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam melakukan penggeledahan terhadap perkara penyalahgunaan narkotika. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Metode penyajian data dalam bentuk uraian yang dibentuk secara Sistematis. Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan adalah pelaksanaan penggeledahan rumah dalam perkara pidana penyalahgunaan narkotika ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: penyidik memperoleh laporan yang kemudian ditindak lanjuti dengan dilakukannya pengggeledahan rumah tersangka yang disaksikan oleh dua orang saksi, karena dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa surat ijin ketua pengadilan negeri, tetapi setelah selesai melakukan penggeledahan penyidik segera melaporkan dan meminta surat persetujuan penggeledahan dari ketua pengadilan negeri setempat. Hambatan yang umum terjadi dalam penggeledahan rumah yaitu barang bukti disangkal, tersangka mempersulit jalannya penggeledahan, tidak setuju rumahnya digeledah. Upaya mengatasi hambatan yaitu dengan pendekatan intensif, serta dilakukan tindakan tegas agar tersangka mau bekerja sama. Peraturan perundangan yang dapat dijadikan landasan hukum dalam pelaksanaan penggeledahan rumah yaitu undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang pedoman pelaksanaan kuhap, kuhap dalam pasal 1 butir 17, pasal 7 ayat 1 huruf d, pasal 11, pasal 33, pasal 125, pasal 126 dan pasal 127. Kata kunci: upaya paksa, penggeledahan, penyalahgunaan narkotika.

Actions (login required)

View Item