KHANAFI, Muhammad (2020) Implikasi Hukum Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Melalui Dana Kelurahan di Kabupaten Banyumas. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) 1.COVER-Muhammad Khanafi-E2A018014-TESIS-2020.pdf Download (1MB)
	PDF (Legalitas) 2.LEGALITAS-Muhammad Khanafi-E2A018014-TESIS-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) 3.ABSTRAK-Muhammad Khanafi-E2A018014-TESIS-2020.pdf Download (1MB)
	PDF (BabI) 4.BAB I-Muhammad Khanafi-E2A018014-TESIS-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabII) 5.BAB II-Muhammad Khanafi-E2A018014-TESIS-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabIII) 6.BAB III-Muhammad Khanafi-E2A018014-TESIS-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabIV) 7.BAB IV-Muhammad Khanafi-E2A018014-TESIS-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) 8.BAB V- Muhammad Khanafi-E2A018014-TESIS-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (DaftarPustaka) 9.DAFTAR PUSTAKA-Muhammad Khanafi-E2A018014-TESIS-2020.pdf Download (1MB)
	PDF (Lampiran) 10.LAMPIRAN-Muhammad Khanafi-E2A018014-Tesisi-MH-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (559kB)

Abstract

Dana kelurahan muncul setelah Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) mengusulkan kepada Presiden pentingnya kelurahan mendapatkan seperti dana desa yang terbukti telah banyak membantu meningkatkan ekonomi warga desa. Keterbatasan sumber daya manusia di tingkat Kelurahan baik kuantitas maupun kualitas dibidang pengadaan barang/jasa menjadi PR besar daerah. Dilematisnya Permendagri No. 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dilengkapi Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 146/2694/SJ Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Permendagri No. 130 Tahun 2018, menyatakan dengan tegas pelaksanaan pengadaan barang/jasa di kelurahan diutamakan melalui swakelola III atau IV. Pengadaan barang/jasa dengan swakelola adalah level manajerial. Dibutuhkan personil berkapasitas top manajer atau paling rendah middle manager. Swakelola bukan hanya swalaksana. Ada unsur perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan hingga pengawasan. Untuk itu menyerahkan swakelola pada level kelurahan sangat riskan Metode pendekatan adalah Yuridis Normatif, Tipe penelitian deskriptif analisis. Sumber data sekunder, meliputi: peraturan perundang-undangan, literatur, hasil penelitian, pakar hukum, jurnal dan artikel hukum, kamus. Data diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis, dan dianalisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kebijakan Pengadaan barang atau Jasa dana kelurahan di Kabupaten Banyumas tentunya mendasarkan pada ketentuan tertulis yang dibuat oleh pemerintah daerah. Implikasi hukum Pengadaan barang atau Jasa melalui Dana Kelurahan dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan di Kabupaten Banyumas terdapat dua hal yaitu : Implikasi hukum yang pertama adalah adanya penyerahan kewenangan secara atributif kepada kepala daerah dalam hal ini Bupati untuk melaksanakan pengadaan barang atau Jasa yang kemudian didelegasikan kepada Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pejabat penatausahaan sebagai Pejabat Pembuat Komitemn (PPKom) dalam proses pengadaan barang atau Jasa. Dalam pelaksanaan pengadaan barang atau Jasa dana kelurahan tersebut tanggung jawab dan tanggung gugat melekat pada Pejabat Pumbuat Komitmen. Implikasi hukum pengadaan barang atau Jasa dana kelurahan yang kedua adalah berdasarkan SE MENDAGRI NO. 146/2694/SJ Tanggal 27 Maret 2019 Tentang petunjuk teknis Permendagri No. 130 tahun 2018 maka setiap kegiatan pengadaan barang atau Jasa di kelurahan diutamakan menggunakan swakelola III dan IV. Banyak KPA/Lurah dan PPKOM/Pejabat Penatausahaan Kelurahan di Kabupaten Banyumas yang merasa kesulitan dalam melaksanakan proses swakelola. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas mengambil kebijakan bahwa proses pengadaan barang belanja modal yang sulit diaplikasikan menggunakan metode swakelola dalam proses pengadaan nya menggunakan mata anggaran berupa Proses Pembuatan/ Kegiatan Output Bj/ Pekerjaan Bukan Pembelian yang terdapat input material, SDM, peralatan dan metode.

Actions (login required)

View Item