NEGARA, Nur Al Muwwahidin Prawira (2022) Penerapan Penyusunan Dakwaan dan Ratio Decidendi Hakim pada Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan untuk Melakukan Pembuatan Keterangan Ahli Waris (Studi Putusan Nomor 36/Pid.Sus/Tpk/2020/PN. Jkt. Pst). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Nur Al Muwwahidin Prawira Negara-E1A018065-Skripsi-2022.pdf Download (28kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Nur Al Muwwahidin Prawira Negara-E1A018065-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (205kB)
	PDF (Abstrak) ABSTARCT-Nur Al Muwwahidin Prawira Negara-E1A018065-Skripsi-2022.pdf Download (36kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Nur Al Muwwahidin Prawira Negara-E1A018065-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (214kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Nur Al Muwwahidin Prawira Negara-E1A018065-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (147kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Nur Al Muwwahidin Prawira Negara-E1A018065-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (58kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Nur Al Muwwahidin Prawira Negara-E1A018065-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (223kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Nur Al Muwwahidin Prawira Negara-E1A018065-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (52kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Nur Al Muwwahidin Prawira Negara-E1A018065-Skripsi-2022.pdf Download (100kB)

Abstract

Seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara di kelurahan sukabumi selatan yang bernama Tri Prasetyo Utomo telah melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan untuk pembuatan surat keterangan waris sehingga menerima suap dari pembuatan surat ahli waris tersebut dimana dalam putusan pengadilan nomor 36/Pid.Sus- TPK/2020/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diberikan hukuman dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan oleh majelis hakim dengan mendasarkan pada dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Skripsi ini merupakan penelitian untuk mengetahui penjelasan tentang apakah penyusunan dakwaan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP serta bagaimana ratio decidendi hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku. Tipe penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif, dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Metode pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode studi dokumen yang diperoleh melalui kepustakaan dan diuraikan secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mendasarkan pada 2 alat bukti yang sah dan belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, sedangkan ratio decidendi oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan tersebut mendasarkan pada bukti yang diajukan dalam persidangan, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, unsur-unsur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta berdasarkan teori pemidanaan gabungan.

Actions (login required)

View Item