FADHILAH, Rifa (2020) Tindak Pidana Pemalsuan Dalam Akta Otentik Oleh Notaris Dalam Penyesuaian Status Yayasan. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) 1.Cover.pdf Download (614kB)
	PDF (Legalitas) 2.Legalitas.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) 3.Abstrak watermark.pdf Download (143kB)
	PDF (BabI) 4.Bab1.pdf Restricted to Repository staff only Download (331kB)
	PDF (BabII) 5.Bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (577kB)
	PDF (BabIII) 6.Bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (173kB)
	PDF (BabIV) 7.Bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (708kB)
	PDF (BabV) 8.Bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (164kB)
	PDF (DaftarPustaka) 9.Daftar Pustaka.pdf Download (241kB)

Abstract

RIFA FADLILAH, Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Tindak Pidana Pemalsuan Dalam Akta Otentik Oleh Notaris Dalam Penyesuaian Status Yayasan, Komisi Pembimbing, Ketua : Dr. Budiyono, S.H, M.Hum. dan anggota : Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang- undangan (statute approach), pendekatan kasus ( case approach ) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Tipe penelitian yang dipergunakan adalah termasuk penelitian preskriptif. Sumber data utama diperoleh dari penelitian data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisa normatif kualitatif. Yayasan diatur dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2001. Yayasan yang telah ada sebelum undang-undang ini wajib melakukan penyesuian anggaran dasar sesuai dengan ketentuan undang-undang yayasan guna tetap diakui sebagai badan hukum. Namun kenyataanya banyak permasalahan yang timbul yaitu tidak dapatnya sebuah yaya an dasarmya karena daluarsa waktu. Notaris sebag n sebagai pihak yang dapat membantu menyesuai yata tidak luput dari masalah yang timbul akibat da sebut. Salah satu masalahnya adalah dianggap melak erubahan anggaran dasar. Hasil penelitia memutus perkara pemalsuan akta otentik telah ber ada dalam pasal 264 KUHP, namun hal tersebut di berdasar pada ketentuan yang ada dalam KUHP saj kukan pertimbangan dengan melihat ketentuan yan batan notaris. Status yayasan yang tidak dapat menyesuaikan anngaran dasar sesuai dengan ketentuan pasal 71 undang-undang yayasan tidak dapat menggunakan kata yayasan di depan nama yayasannya dan juga tidak diakuinya yayasan tersebut sebagai badan hukum dan dapat diminta pembubarannya berdasar putusan pengadilan atau atas dasar permintaan para pengurusnya.

Actions (login required)

View Item