RAMADHA, Ganies Aulia (2017) Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Bekasi. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (159kB) | Preview
	PDF (Legalitas) Legalitas dan bagian awal tugas akhir_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (844kB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (218kB) | Preview
	PDF (BabI) Bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (347kB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (282kB)
	PDF (BabIII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (178kB)
	PDF (BabIV) Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (465kB)
	PDF (BabV) Bab V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (167kB)
Preview	PDF (DaftarPustaka) Daftar pustaka_1.pdf Download (200kB) | Preview

Abstract

Pemerintah sebagai alat kelengkapan Negara dalam menjalankan tugasnya untuk mewujudkan cita – cita bangsa sebagaimana yang termaktub dalam Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu oleh aparatur negara lain dibawahnya sebagai pelaksana tugas publik, dimana hubungan antara pemerintah dengan aparatur Negara dibawahnya merupakan hubungan dinas publik. Sebelum terciptanya hubungan dinas publik, maka seorang aparatur Negara harus ditetapkan menjadi pegawai aparatur Negara melalui proses rekrutmen. Dasar hokum penggadaan pegawai aparatur Negara adalah Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kajian dalam tulisan ini adalah pengadaan PNS menurutUndang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pengadaan PNS Kabupaten Bekasi. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti daftar pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan – peraturan dan literatur – literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Manajemen PNS diatur di dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 92 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya dalam Pasal 56 sampai Pasal 67 yang mengatur mengenai pengadaan PNS. Pengadaan PNS menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan dan pengangkatan menjadi PNS. Pengadaan PNS untuk wilayah Kabupaten Bekasi dikembalikan ke peraturan pelaksana yang lama atas dasar peraturan peralihan dikarenakan belum adanya peraturan pelaksana yang mengatur mengenai pengadaan PNS yaitu dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014

Actions (login required)

View Item