HARDIAN, Arie (2020) Keotentikan Akta Jual Beli Tanah yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai suatu Perlindunganm hukum bagi Para Pihak dalam Jual Beli Tanah. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) 1.Cover.pdf Download (2MB)
	PDF (Legalitas) 2.Legalitas.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) 3.Abstrak.pdf Download (1MB)
	PDF (BabI) 4.Bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (561kB)
	PDF (BabII) 5.Bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (521kB)
	PDF (BabIII) 6.Bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (330kB)
	PDF (BabIV) 7. Bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (796kB)
	PDF (BabV) 8.Bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (305kB)
	PDF (DaftarPustaka) 9.Daftar Pustaka.pdf Download (432kB)

Abstract

ARIE HARDIAN, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Keotentikan Akta Jual Beli Tanah Yang Dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sebagai Suatu Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Jual Beli Tanah, Komisi Pembimbing, Prof. Tri Lisiani Prihatinah, SH, MA, Ph.D dan anggota Dr. Sulistyandari, SH, M.Hum. Keotentikan akta-akta yang dibuat oleh PPAT memiliki adanya perbedaan pandangan. Beberapa ahli berpendapat bahwa akta PPAT adalah akta otentik namun dipihak lain ada beberapa ahli berpendapat bawah akta PPAT bukanlah akta otentik. Permasalahan muncul ketika suatu akta jual beli tanah yang dibuat PPAT dipermasalahkan dalam ranah pengadilan mengenai keotentikannya. Tujuan penelitian untuk menganalisis keotentikan suatu akta jual beli tanah yang dibuat oleh PPAT, untuk menganalisis perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan terhadap keotentikan suatu akta jual beli tanah yang dibuat oleh PPAT. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan Akta jual beli Tanah yang dibuat PPAT adalah akta otentik selama akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan tujuan akta jual beli tanah tersebut dibuat untuk alat bukti maka, dalam akta tersebut harus tercantum dengan jelas mengenai segala hal tentang objek tanahnya dan pembacaan isi akta tersebut dilakukan sendiri oleh PPAT dan penandatanganan para pihak, saksi, dan oleh PPAT, dilakukan segera setelah pembacaan akta. Perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan terhadap suatu akta jual beli tanah yang tidak otentik dibuat oleh PPAT berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bagi pihak yang dirugikan terkait dengan keotentikan akta jual beli yang dibuat PPAT yang telah tergradasi menjadi akta dibawah tangan karena kesalahan PPAT terhadap prosedur pada saat pembuatan akta tersebut maka, pihak yang dirugikan berhak mendapatkan ganti rugi karena akta jual beli tanah yang dibuat PPAT telah terdegradasi menjadi akta dibawah tangan atas dasar dari putusan hakim yang menyatakan akta jual beli tanah tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Perlindungan hukum represif terkait dengan keotentikan akta jual beli yang dibuat PPAT adalah pihak yang dirugikan dapat mengajukan penuntutan ganti rugi sebagaimana tercermin dalam contoh kasus Mahkamah Agung nomor 642/K/Pdt/2013 terkait Akta jual beli tanah Nomor 850/2004 tanggal 18 Februari 2004 terdegradasi menjadi akta dibawah tangan karena kesalahan yang dibuat oleh PPAT

Actions (login required)

View Item