RAHIM, Akhlish Aulia (2022) Tanggung Jawab Bupati dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-AKHLISH AULIA RAHIM-E1A116018-2022.pdf Download (1MB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-AKHLISH AULIA RAHIM-E1A116018-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (319kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-AKHLISH AULIA RAHIM-E1A116018-2022.pdf Download (1MB)
	PDF (BabI) BAB I-AKHLISH AULIA RAHIM-E1A116018-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabII) BAB II-AKHLISH AULIA RAHIM-E1A116018-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabIII) BAB III-AKHLISH AULIA RAHIM-E1A116018-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabIV) BAB IV-AKHLISH AULIA RAHIM-E1A116018-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BAB V-AKHLISH AULIA RAHIM-E1A116018-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-AKHLISH AULIA RAHIM-E1A116018-2022.pdf Download (1MB)

Abstract

Pemerintahan di daerah merupakan wujud dari pelaksanaan otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah terdapat pembagian tiga urusan yakni absolut, konkuren, dan umum. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum, bupati melakukan tanggung jawab atas penyelenggaraannya kepada menteri selaku pemerintahan pusat melalui gubernur selaku wakil pemerintahan pusat di daerah. tanggungjawab tersebut tertuang pada LPPD yang setiap tahun dilaporkan dan dievaluasi oleh pemerintah pusat. Dimasa mendatang perlu dilakukannya pemisahan laporan tanggungjawab disetiap urusan mengingat urusan-urusan tersebut memiliki urgensi yang berbeda-beda. Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara meneliti data sekunder. Sumber data yang digunakan Sumber data yang digunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Analisis bahan hukum secara normatif kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa Tanggung Jawab Bupati dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 13 Tahun 2019, Permendagri No. 56 Tahun 2019, Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 (Manual LPPD), dan Perbup Tegal No. 71 Tahun 2019.

Actions (login required)

View Item