FITRIANA, Tika Nur (2022) Kekuatan Pembuktian Saksi Korban dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 116/Pid.Sus/2021/PN CLP). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER_TIKA NUR FITRIANA_E1A018204_SKRIPSI_2022.pdf Download (1MB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS_TIKA NUR FITRIANA_E1A018204_SKRIPSI_2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK_TIKA NUR FITRIANA_E1A018204_SKRIPSI_2022.pdf Download (1MB)
	PDF (BabI) BAB I_TIKA NUR FITRIANA_E1A018204_SKRIPSI_2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (165kB)
	PDF (BabII) BAB II_TIKA NUR FITRIANA_E1A018204_SKRIPSI_2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (261kB)
	PDF (BabIII) BAB III_TIKA NUR FITRIANA_E1A018204_SKRIPSI_2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (74kB)
	PDF (BabIV) BAB IV_TIKA NUR FITRIANA_E1A018204_SKRIPSI_2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (276kB)
	PDF (BabV) BAB V_TIKA NUR FITRIANA_E1A018204_SKRIPSI_2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (69kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA_TIKA NUR FITRIANA_E1A018204_SKRIPSI_2022.pdf Download (66kB)

Abstract

Perdagangan orang dikategorikan sebagai tindak pidana khusus. Di Indonesia, tindak pidana perdagangan orang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini memberikan hukuman pidana berlapis tidak hanya pidana penjara bagi pelaku tindak pidana, tetapi juga mengenakan pidana denda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian saksi korban dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana perdagangan orang pada Putusan Nomor: 116/Pid.Sus/2021/PN CLP. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dan data yang digunakan adalah dengan pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian di analisis dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian saksi korban mempunyai kekuatan pembuktian seperti keterangan saksi dalam Pasal 160 ayat (3), Pasal 183, dan Pasal 185 KUHAP sepanjang memenuhi syarat formil dan materil. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dapat disimpulkan bahwa pembuktian saksi korban dalam kasus tindak pidana perdagangan orang diatur secara khusus dalam Pasal 30 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan mempunyai kedudukan khusus (lex specialist), yaitu pembuktiannya cukup dengan keterangan seorang saksi korban saja disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya sudah dapat membuktikan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal tersebut sejalan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan serta alat bukti yang sah.

Actions (login required)

View Item