INAYAH, Wafa Nihayati (2022) Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Mengelola Hutan Adat (Studi Masyarakat Hukum Adat Bonokeling Di Kabupaten Banyumas). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Wafa Nihayati Inayah-E2A020023-Tesis-2022.pdf Download (31kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Wafa Nihayati Inayah-E2A020023-Tesis-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Wafa Nihayati Inayah-E2A020023-Tesis-2022.pdf Download (39kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Wafa Nihayati Inayah-E2A020023-Tesis-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (628kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Wafa Nihayati Inayah-E2A020023-Tesis-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (514kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Wafa Nihayati Inayah-E2A020023-Tesis-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (427kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Wafa Nihayati Inayah-E2A020023-Tesis-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (663kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Wafa Nihayati Inayah-E2A020023-Tesis-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (41kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Wafa Nihayati Inayah-E2A020023-Tesis-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (433kB)

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) telah menjamin keberadaan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Masyarakat hukum adat Bonokeling tersebut menghimbau pada daerah di wilayah itu untuk menyeimbangkan alam dan manusia. Aktivitas manusia yang ada di daerah tersebut harus diseimbangkan dengan lingkungan yang ada. Kepercayaan mandala dan kedaton adalah salah satu kearifan lokal yang ada di Desa Pekuncen dalam pengelolaan hutan adat. Kepercayaan mandala dan kedaton ini berbentuk peraturan yaitu melarang melakukan penebangan pohon secara sembarangan pada hutan adat di wilayah kedaton (tempat ritual) seluas 5 hektar. Hutan adat pada masyarakat hukum adat Bonokeling sepenuhnya digunakan hanya untuk kepentingan ritual masyarakat hukum adat tersebut. Tujuan Penelitiaan mengeteahui bagaimana hak masyarakat hukum adat dalam mengelola hutan adat dan bagaimana konstitusionalitas masyarakat hukum adat dalam mengelola hutan adat pada Masyarakat Hukum Adat Bonokeling di Kabupaten Banyumas. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak untuk melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang, dan mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannnya. Kepastian hukum akan status hutan adat pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 belum terimplementasi dengan baik. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 seharunya hutan adat pada masyarakat hukum adat Bonokeling yang seluas 5 hektare berkedudukan hutan adat bukan lagi berkedudukan sebagai hutan Negara hal ini karena hutan tersebut secara nyata diperuntukan dan dikelola oleh masyarakat hukum adat Bonokeling.

Actions (login required)

View Item