MAYASARI, Novera (2017) Analisis normatif kewenangan daerah di bidang pertanahan. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (28kB) | Preview
	PDF (Legalitas) legalitas_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (391kB)
Preview	PDF (Abstrak) Absrtrak_1.pdf Download (165kB) | Preview
	PDF (BabI) Bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (283kB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (507kB)
	PDF (BabIII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (178kB)
	PDF (BabIV) Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (310kB)
	PDF (BabV) Bab V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (170kB)
Preview	PDF (DaftarPustaka) Daftar pustaka_1.pdf Download (292kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini merupakan kajian mendalam yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah di bidang pertanahan. Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan pemerintah daerah di bidang pertanahan berdasarkan UUD 1945, UUNo. 5 Tahun 1960 tentang UUPA, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan teori – teori dan asas pemerintahan daerah yaitu desentralisasi, dekonsentralisasi dan tugas pembantuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif,dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Metode analisis dalam penlitianini adalah normatif kuantitatif. Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa : kewenangan pemerintah daerah di bidang pertanahan adalah menyangkut : pemberian izin, penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, penetapan subjek dan objek retibusi tanah, penetapan dan penyelesaian tanah ulayat, pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong,pemberian izin membuka tanah, dan perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Berdasarkan asas dekonsentrasi kewenangan daerah di bidang pertanahan tetap menjadi kewenangan pusat, yang dapat dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat/instansi vertikal/BPN, yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaan. Di dalam asas tugaspembantuan kewenangan daerah di bidang pertanahan tetap merupakan kewenangan pusat asas ini mengedepankan kewenangan untuk mencapai kemanfaatan artinya agar segala kebutuhan masyarakat yang ada di pusat maupun didaerah dapat terpenuhi secara menyeluruh yang pada akhirnya akan tercapai sistem pemerintahan yang baik dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Actions (login required)

View Item