MASSAARAN, Mursyid (2020) Politik Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Banyumas. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-MURSYID MASSAARAN-F1D015001-SKRIPSI-2022.pdf Download (22kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-MURSYID MASSARAN-F1D015001-SKRIPSI-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-MURSYID MASSAARAN-F1D015001-SKRIPSI-2022.pdf Download (211kB)
	PDF (BabI) BAB 1-MURSYID MASSAARAN-F1D015001-SKRIPSI-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (180kB)
	PDF (BabII) BAB II-Mursyid MassaaranF1D015001- SKRIPSI-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (185kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Mursyid Massaaran-F1D015001-SKRIPSI-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (203kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Mursyid Massaaran F1D015001- SKRIPSI-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (327kB)
	PDF (BabV) BAB V-Mursyid Massaaran-F1D015001-SKRIPSI-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (25kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Mursyid Massaaran-F1D015001- SKRIPSI-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (27kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-MURSYID MASSAARAN-F1D015001-SKRIPSI-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Artikel hasil penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan kebijakan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Banyumas, terkait Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Banyumas yang melihat pada faktor pendorong dan penghambatnya, dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus dalam bingkai perspektif strukturalis dan paradigma konstruktivisme. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa: pertama, implementasi Perda Banyumas masih belum diterapkan secara menyeluruh. Menjadi kendalanya adalah belum bersinerginya antara stakeholder terkait dengan implementasi kebijakan ini yang pada akhirnya membuat Perda ini belum sampai ketahap menjadi Peraturan bupati. Aktor-aktor yang terlibat di dalamnya seolah seperti lempar tanggungjawab antara siapa yang harus bertanggungjawab dan hal ini membuat implementasi dari kebijakan belum bisa dijalankan secara masif sampai hari ini.Dalam politik implementasi terdapat aktor- aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan berkaitan dengan aspek politik yaitu kekuasaan. Kekuasaan berkaitan erat dengan legitimasi, wewenang, dan pengaruh; kedua, faktor pendorong politik implementasi PERDA Nomor 26 tahun 2016 diantaranya: (a) Regulasi yang dibuat dari adanya PERDA Banyumas tentang KTR, (b) Telah tersedianya sarana prasarana pendukung, (c) Adanya anggaran yang sudah disediakan oleh DPRD. Sedangkan faktor penghambat diantaranya: (a) Belum adanya tindak lanjut, (b) komunikasi antar instansi terkait belum berjalan baik, (c) Belum adanya sosialisasi menyeluruh. Kata Kunci: Politik Implementasi, Kebijakan Publik, Kawasan Tanpa Rokok

Actions (login required)

View Item