AYUNINTYAS, Putri Amelia (2017) Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan oleh Kejaksaan Agung terhadap PT.Angkasa Pura I). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (131kB) | Preview
	PDF (Legalitas) legalitas_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (442kB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (131kB) | Preview
	PDF (BabI) Bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (487kB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (749kB)
	PDF (BabIII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (255kB)
	PDF (BabIV) Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (992kB)
	PDF (BabV) Bab V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (129kB)
Preview	PDF (DaftarPustaka) Daftar pustaka_1.pdf Download (464kB) | Preview

Abstract

Penghentian penyidikan itu ialah tindakan penyidik menghentikan penyidikan suatu peristiwa yang didugas sebagai tindak pidana karena untukmembuat terang peristiwa itu dan menentukan pelaku sebagai tersangkanya tidak terdapat cukup bukti, atau dari hasil penyidikan diketahui bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demihukum.Sedangkan arti dari surat perintah penghentian itu sendiri adalah surat pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya.Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) menggunakan formulir yang telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung No.518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 231/JA/11//1994 tentang Adminitrasi PerkaraTindak Pidana. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui mengenai dasar pertimbangan Kejaksaan Agung dalam melakukan penghentian penyidikan tindakpidana korupsi PT.ANGKASA PURA I dan mengetahui akibat hukum daripenghentian penyidikan tindak pidana korupsi PT.ANGKASA PURA I. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan ilmu hukumpidana dan hukum acara pidana, khususnya mengenai Penghentian PenyidikanTindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap tindakpidana korupsi PT.ANGKASA PURA I. Metode yang digunakan dalam penelitanini berupa normative kualitatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif analitis,dan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Dalam posisi kasus berawaldari pengadaan lima unit kendaraan Damkar oleh Manajemen PT. ANGKASAPURA I, guna mengantisipasi kebakaran seiring tingginya volume penerbangan ditanah air. Sesuai anggaran 2015, kendaraan-kendaraan itu akan ditempatkan diBandar Udara (Bandara) Adisucipto Yogyakarta, Bandara Achmad YaniSemarang, Bandara Adi Sumarmo Solo, Bandara Sultan Hasanuddin Makassardan Bandara Sam Ratulangi Manado.Praktiknya diduga ditemukan sejumlah kejanggalan, mulai spesifikasi dan lainnya sehingga diduga terjadi total loss(kerugian total), namun Corporate Secretary PT.ANGKASA PURA I Farid IndraNugraha berpendapat pengadaan sudah dilakukan sesuau ketentuan yang berlaku.Kemudian, Kejaksaan Agung melakukan penghentian penyidikan secara diamdiam terhadap PT.ANGKASA PURA I yang melakukan tindak pidana korupsi terhadap pengadaan lima unit mobil pemadam kebakaran ( Damkar ) senilai Rp 63Milyar.

Actions (login required)

View Item