HIDAYAT, Rahmat Prima Nur (2022) Kekuatan Hukum CCTV sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Pencurian. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Rahmat Prima NH-E1A014284-Skripsi-2022.pdf Download (1MB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Rahmat Prima NH-E1A014284-Skripsi-2022-p.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Rahmat Prima NH-E1A014284-Skripsi-2022.pdf Download (1MB)
	PDF (BabI) BAB I-Rahmat Prima NH-E1A014284-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 11 July 2023. Download (1MB)
	PDF (BabII) BAB II-Rahmat Prima NH-E1A014284-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 11 July 2023. Download (1MB)
	PDF (BabIII) BAB III-Rahmat Prima NH-E1A014284-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 11 July 2023. Download (1MB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Rahmat Prima NH-E1A014284-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BAB V-Rahmat Prima NH-E1A014284-Skripsi-2022.pdf Download (1MB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Rahmat Prima NH-E1A014284-Skripsi-2022.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan alat bukti rekaman CCTV (Closed Circuit Television) dalam hukum acara pidana di Indonesia, serta kekuatan hukum CCTV sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana pencurian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan analitis (Analytical Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumenter. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertama, pengaturan alat bukti rekaman CCTV dalam hukum acara pidana di Indonesia belum diatur secara tegas dalam hukum acara pidana di Indonesia. Eksistensi alat bukti rekaman CCTV (Closed Circuit Television) diakui sebagai alat bukti yang sah, dipertegas dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi Elektronik (UU ITE), yaitu dalam Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) UU ITE. Selain itu, keberadaan rekaman CCTV sebagai alat bukti yang sah juga ditegaskan dalam Putusan MK 2016 yang menyatakan rekaman CCTV dapat menjadi alat bukti hukum sepanjang digunakan dalam rangka penegakkan hukum. Rekaman CCTV sebagai alat bukti harus memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. Kedua, Kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana pencurian sebagai Alat bukti diatur dalam Pasal 188 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 5 ayat (2) UU ITE. Kekuatan pembuktian rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana pencurian menjadi kuat dan memiliki nilai pembuktian harus memenuhi ketentuan-ketentuan yaitu terjamin keoriginalitas dan keotentikannya, adanya relevansi dengan pokok perkara dan adanya keterkaitan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. Kekuatan hukum rekaman CCTV juga harus mendapat penilaian dan penetapan dari Hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian sebagai suatu petunjuk haruslah menghubungkan alat bukti yang satu dengan yang lain. Penilaian atas kekuatan pembuktian suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim setelah ia mengadakan pemeriksaan.

Actions (login required)

View Item