ABDURRAHMAN, Amar (2022) Analisis Perbandingan Kebijakan Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dengan Joko Widodo dalam Sengketa Laut China Selatan. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Amar Abdurrahman-F1F015016-Skripsi-2022.pdf Download (200kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Amar Abdurrahman-F1F015016-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (648kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Amar Abdurrahman-F1F015016-Skripsi-2022.pdf Download (312kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Amar Abdurrahman-F1F015016-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 4 August 2023. Download (665kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Amar Abdurrahman-F1F015016-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 4 August 2023. Download (491kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Amar Abdurrahman-F1F015016-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 4 August 2023. Download (448kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Amar Abdurrahman-F1F015016-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (312kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Amar Abdurrahman-F1F015016-Skripsi-2022.pdf Download (430kB)

Abstract

Penelitian berjudul “Analisis Perbandingan Kebijakan Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono Dengan Joko Widodo Dalam Sengketa Laut China Selatan” merupakan penelitian yang berfokus pada kebijakan-kebijakan luar negeri yang diambil selama era pemerintahan kedua pemimpin tersebut serta mencari tahu faktor-faktor apa saja yang kemudian menjadi pendukung serta penghambat pengambilan kebijakan dalam menghadapi sengketa di Kawasan Laut China Selatan. Perbedaan karakteristik antara SBY dengan Jokowi telah menghasilkan strategi politik luar negeri yang berbeda bagi Indonesia, sehingga kebijakan luar negeri yang diambil dalam menghadapi sengketa yang terjadi di kawasan LCS juga mengalami perubahan. Indonesia dibawah SBY dengan mengedepankan visi “thousand friends zero enemy”, kebijakan luar negeri yang diambil dalam menghadapi sengketa di kawasan LCS cenderung lebih mengutamakan strategi soft diplomacy agar bisa menghindari adanya konflik dengan negara lain. Sementara itu, pada masa pemerintahan Jokowi strategi yang diambil Indonesia dalam menanggapi isu mengenai sengketa LCS terutama di sekitar perairan Natuna Utara sedikit lebih asertif jika dibandingkan dengan pada masa SBY, hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Actions (login required)

View Item