SAHARDINTO, Rizky (2022) Tinjauan Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana pada Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/Pn Pwt). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-RIZKY SAHARDINTO-E1A016312-SKRIPSI-2022.pdf Download (1MB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-RIZKY SAHARDINTO-E1A016312-SKRIPSI-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-RIZKY SAHARDINTO-E1A016312-SKRIPSI-2022.pdf Download (1MB)
	PDF (BabI) BAB I-RIZKY SAHARDINTO-E1A016312-SKRIPSI-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 10 August 2023. Download (1MB)
	PDF (BabII) BAB II-RIZKY SAHARDINTO-E1A016312-SKRIPSI-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 10 August 2023. Download (1MB)
	PDF (BabIII) BAB III-RIZKY SAHARDINTO-E1A016312-SKRIPSI-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 10 August 2023. Download (1MB)
	PDF (BabIV) BAB IV-RIZKY SAHARDINTO-E1A016312-SKRIPSI-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BAB V-RIZKY SAHARDINTO-E1A016312-SKRIPSI-2022.pdf Download (1MB)
	PDF (DaftarPustaka) BAB V-RIZKY SAHARDINTO-E1A016312-SKRIPSI-2022.pdf Download (1MB)

Abstract

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan suatu kejahatan yang perlu ditangani secara serius, mengingat anak adalah generasi penerus bangsa. Berkaitan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk menganalisa terkait dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Pwt dan apakah penjatuhan saksi tersebut telah tepat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan diuraikan secara teks naratif dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Pwt telah memperhatikan syarat-syarat pemidanaan, Majelis Hakim telah tepat dalam mempertimbangkan semua unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, dan telah terpenuhinya minimum alat bukti yang sah dalam pembuktian serta telah berpijak pada keadaan yang memberatkan dan meringankan. Penjatuhan sanksi pidana terhadap Terdakwa kurang tepat, karena mengacu pada teori relatif dalam tujuan pemidanaan bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat, dalam hal ini penjatuhan pidana digunakan untuk menakutnakuti masyarakat agar tidak melakukan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa belum dapat terpenuhi. Penjatuhan sanksi pidana juga belum memenuhi asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan, asas keadilan.

Actions (login required)

View Item