GUMILANG, Muhammad Putra (2022) Perlindungan Hukum Masyarakat atas Penggunaan Obat yang Aman dan Bermutu dalam Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Muhammad Putra Gumilang-E1A016254-Skripsi-2022.pdf Download (73kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Muhammad Putra Gumilang-E1A016254-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Muhammad Putra Gumilang-E1A016254-Skripsi-2022.pdf Download (64kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Muhammad Putra Gumilang-E1A016254-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 11 August 2023. Download (208kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Muhammad Putra Gumilang-E1A016254-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 11 August 2023. Download (312kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Muhammad Putra Gumilang-E1A016254-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 11 August 2023. Download (107kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Muhammad Putra Gumilang-E1A016254-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (241kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Muhammad Putra Gumilang-E1A016254-Skripsi-2022.pdf Download (68kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Muhammad Putra Gumilang-E1A016254-Skripsi-2022.pdf Download (140kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan sinkronisasi vertikal dan bentuk perlindungan hukum masyarakat atas penggunaan obat yang aman dan bermutu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan analitis (Analytical Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah inventarisasi hukum, sinkronisasi hukum dan penemuan hukum in concreto. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang dianalisis dengan metode analisis isi dan analisis perbandingan. Hasil penelitian diperoleh bahwa pengaturan perlindungan hukum masyarakat atas penggunaan obat yang aman dan bermutu dalam pelayanan kefarmasian di apotek telah menunjukkan adanya sinkronisasi vertikal. Hal tersebut dibuktikan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Mutu dan Label telah didasarkan pada Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk perlindungan hukum masyarakat atas penggunaan obat yang aman dan bermutu dalam pelayanan kefarmasian di apotek dalam struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia, meliputi jaminan pengaturan masyarakat memperoleh obat yang memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, mutu dan label; jaminan pengaturan bagi masyarakat untuk melaporkan masih adanya peredaran obat yang telah ditarik oleh pemilik izin edar /BPOM; jaminan pengaturan keikutsertaan masyarakat dalam penyebarluasan terkait dengan penarikan obat oleh pemilik izin edar / BPOM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; jaminan pengaturan masyarakat memperoleh obat dari tenaga kerja yang berwenang; jaminan pengaturan masyarakat memperoleh perlindungan dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan / atau khasiat / kemanfaatan; jaminan pengaturan masyarakat memperoleh kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/atau jasa; jaminan pengaturan masyarakat mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang/atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.

Actions (login required)

View Item