ANAS, Tea Adib (2022) Tuntutan Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa Terhadap Penguasaan Tanah Tanpa Alas Hak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2045 K/Pdt/2020). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Tea Adib Anas-E1A018352-Skripsi-2022.pdf Download (82kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Tea Adib Anas-E1A018352-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (676kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Tea Adib Anas-E1A018352-Skripsi-2022.pdf Download (114kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Tea Adib Anas-E1A018352-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 15 August 2023. Download (198kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Tea Adib Anas-E1A018352-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 15 August 2023. Download (292kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Tea Adib Anas-E1A018352-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 15 August 2023. Download (76kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Tea Adib Anas-E1A018352-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (373kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Tea Adib Anas-E1A018352-Skripsi-2022.pdf Download (114kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Tea Adib Anas-E1A018352-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (131kB)

Abstract

Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (onrechtmatige overheids daad) maupun Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) diatur oleh dasar hukum yang sama, yaitu Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Setelah tahun 1924, Hoge Raad menyatakan bahwa pemerintah dapat dibebani tanggung jawab apabila melalaikan kewajiban hukumnya, tidak peduli apakah kewajiban hukumnya masuk pada ranah hukum publik atau privat, asalkan kelalaian tersebut telah menimbulkan kerugian bagi privaat person, pemerintah dapat digugat secara onrechtmatige daad. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengkualifisir mengenai kriteria-kriteria dan tuntutan ganti rugi perbuatan melawan hukum pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2045 K/PDT/2020. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan menggunakan tanah milik Penggugat untuk membangun Bandar Udara Samarinda Baru tanpa seijin Penggugat sebagai pemilik sahnya. Perbuatan Para Tergugat telah memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum, yaitu bertentangan (melanggar) hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa (willekeur) dan tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang menurut penulis melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam menentukan ganti kerugian berupa “rugi” terdapat perbedaan antara pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda. Perbedaan ganti kerugian karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang hanya mendasarkan pada tuntutan Penggugat saja, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda mendasarkan pada barang bukti yang disampaikan dan kemudian diputus melalui Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 2/PDT/2019/PT SMR.

Actions (login required)

View Item