MARTIQOH, Isnaeni Etik (2022) Korupsi Pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2018-2020 (Aanalisis Data Kasus Korupsi dalam Website KPK dan ICW). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Isnaeni Etik Martiqoh-F1A018055-Skripsi-2022.pdf Download (556kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Isnaeni Etik Martiqoh-F1A018055-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Isnaeni Etik Martiqoh-F1A018055-Skripsi-2022.pdf Download (426kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Isnaeni Etik Martiqoh-F1A018055-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 24 August 2023. Download (451kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Isnaeni Etik Martiqoh-F1A018055-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 24 August 2023. Download (677kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Isnaeni Etik Martiqoh-F1A018055-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 24 August 2023. Download (428kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Isnaeni Etik Martiqoh-F1A018055-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BAB-V-Isnaeni Etik Martiqoh-F1A018055-Skripsi-2022.pdf Download (822kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Isnaeni Etik Martiqoh-F1A018055-Skripsi-2022.pdf Download (444kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Isnaeni Etik Martiqoh-F1A018055-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (300kB)

Abstract

Kasus korupsi tidak hanya berpusat di pemerintah pusat tetapi juga menyebar hingga ke pemerintah daerah. Kasus korupsi yang semakin banyak terjadi di pemerintah daerah menunjukkan bahwa implementasi pelaksanaan otonomi daerah berbanding terbalik antara harapan dan kenyataan yang terjadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat mental korupsi, kolusi dan nepotisme dalam urusan-urusan publik di ranah pemerintah daerah. Penelitian ini menggambarkan jumlah kasus korupsi, bentuk-bentuk kasus korupsi yang terjadi pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan karakteristik pelaku korupsi berdasarkan jenis kelamin dan kedudukan jabatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui website KPK yaitu data terkait publikasi penanganan perkara kasus korupsi tahap inkracht dari bulan Januari hingga Desember yang terbit setiap satu tahun sekali dan diunggah pada rentang waktu 2018 hingga 2020. Peneliti juga menggunakan data publikasi tren kasus korupsi pada website ICW yang terbit setiap satu tahun sekali dan diunggah pada rentang waktu 2018 hingga 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki jumlah kasus korupsi paling banyak dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi. Adapun bentuk-bentuk kasus korupsi yang paling banyak terjadi pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu penyuapan, gratifikasi, kerugian keuangan negara dan pemerasan. Sebagian besar pelaku korupsi pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota didominasi oleh laki-laki. Berdasarkan kedudukan jabatan, Anggota DPRD Provinsi dan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota menempati posisi teratas sebagai pelaku korupsi dengan jumlah paling banyak kemudian disusul oleh Anggota DPRD Kabupaten/Kota, bupati, Pegawai Negeri Sipil Provinsi, wali kota, hakim, gubernur, Ketua DPRD Kabupaten/Kota, sekretaris daerah kabupaten/kota, Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota, sekretaris daerah provinsi serta wakil bupati. Rekomendasi yang dapat Penulis berikan terkait korupsi yang terjadi pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu perlu memperbaiki sistem birokrasi menjadi lebih efektif dan efisien, mengimplementasikan etika profesi dengan sebaik-baiknya, memberikan sanksi hukum dan sosial yang tegas serta perlu dilakukan kerjasama yang saling terintegrasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat dalam rangka memerangi korupsi.

Actions (login required)

View Item