ERLANGGA, Eston (2017) Analisis upaya peningkatan efektivitas audit kepabeanan dan cukai melalui pendekatan slippery slope framework. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (308kB) | Preview
	PDF (Legalitas) Legalitas dan bagian awal TA_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (397kB) | Preview
	PDF (BabI) Bab.I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (595kB)
	PDF (BabII) Bab.II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabIII) Bab.III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabIV) Bab.IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	PDF (BabV) Bab.V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (605kB)
Preview	PDF (Daftarpustaka) Daftar pustaka_1.pdf Download (455kB) | Preview
	PDF (Lampiran) Lampiran_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini berjudul Analisis Upaya Peningkatan Efektivitas Audit Kepabeanan dan Cukai Melalui Pendekatan Slippery Slope Framework. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dari upaya peningkatan efektivitas audit kepabeanan dan cukai yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q. Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai melalui pendekatan Slippery Slope Framework dan Model Kontingensi Luder yang diadaptasi oleh Christensen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan dilakukan dengan analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, serta studi dokumentasi yang meliputi buku, karya ilmiah, pemberitaan, dan referensi yang relevan lainnya. Data yang digunakan adalah tahun 2014-2016 dimana telah diberlakukan kebijakan sentralisasi audit pada DJBC dan sebelum piloting kebijakan zoning dalam kegiatan audit kepabeanan dan cukai di DJBC. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan audit kepabeanan dan cukai telah terdapat bentuk-bentuk pengendalian yang berkontribusi pada upaya peningkatan efektivitas audit kepabeanan dan cukai, seperti adanya pembakuan mekanisme pemilihan objek audit, dan adanya mekanisme monitoring, evaluasi, serta penjaminan kualitas audit. Sedangkan fokus dari kegiatan audit kepabeanan dan cukai cenderung dititikberatkan pada fungsi penerimaan negara. Pada hasil penelitian ini diketahui bahwa Audit Coverage Ratio (ACR) DJBC berada pada kisaran 5% untuk periode tahun 2014-2016. Persentase tersebut cukup kompetitif bila dibandingkan dengan otoritas pabean pada kelompok Lower Middle Income Country (LMIC) di dunia. Namun demikian persentase tersebut belum memenuhi target capaian ACR DJBC sebesar 10% pada Rencana Strategis DJBC Tahun 2015-2019. Hasil penelitian atas analisis efektivitas pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai didapatkan informasi bahwa unsur-unsur yang menyusun penilaian efektivitas tersebut terdiri dari jumlah penyelesaian Laporan Hasil Audit (LHA) dan persentase ACR DJBC setiap tahunnya. Terhadap kondisi yang mempengaruhi efektivitas audit kepabeanan dan cukai telah memenuhi beberapa kriteria yang dijelaskan dalam pendekatan konseptual Slippery Slope Framework, namun demikian dibutuhkan perhatian terhadap peningkatan ACR DJBC sebagai upaya peningkatan enforced compliance serta upaya intensifikasi sosialisasi dan edukasi kepada pengguna layanan dan akuntan publik terkait dengan kriteria dan ketentuan perundang-undangan kepabeanan dan cukai sebagai upaya peningkatan voluntary compliance. Berdasarkan Model Kontingensi yang diadaptasi oleh Christensen, telah diidentifikasi aktor-aktor serta interaksi yang terjadi diantara aktor-aktor tersebut dalam upaya peningkatan efektivitas audit kepabeanan dan cukai. Promotors of change yang diidentifikasi adalah Subdirektorat Monitoring, Evaluasi, dan Penjamin Kualitas Audit, Unit Kerja pada DJBC yang Mempunyai Fungsi Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi, serta Akuntan Publik. Faktor-faktor yang berpotensi mendukung upaya peningkatan efektivitas audit kepabeanan dan cukai adalah adanya pembakuan metode pemilihan objek audit atas penerbitan SE-06/BC/2017, adanya Sistem Informasi Manajemen yang terintegrasi antar unit kerja internal dalam Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai, tersedianya database yang memadai untuk mendukung kegiatan audit kepabeanan dan cukai, tersedianya Auditor Bea dan Cukai yang andal dalam pengidentifikasian pelanggaran auditee sebagaimana tercermin pada Hit Rate Audit DJBC yang sangat tinggi, terdapatnya upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia pada Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai melalui mekanisme Kapasitas Standar (Kasta) Auditor dan pemberdayaan pelaksana pemeriksa yang telah tersertifikasi dalam penugasan audit, adanya inisiatif Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pengguna layanan dan akuntan publik terkait kriteria dan ketentuan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, serta terdapatnya mekanisme monitoring, evaluasi, dan penjaminan kualitas audit. Faktor-faktor yang berpotensi menghambat upaya peningkatan efektivitas audit kepabeanan dan cukai adalah kurangnya jumlah Auditor Bea dan Cukai dibandingkan dengan populasi objek audit, belum tersedianya perangkat lunak spesifik dalam kegiatan perencanaan audit, kurangnya upaya dalam pengevaluasian kepatuhan objek audit dan upaya untuk memelihara kepatuhan objek audit, serta kurang intensifnya pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada pihak eksternal terkait ketentuan perundang-undangan kepabeanan dan cukai serta kriteria terkait audit kepabeanan dan cukai. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai perlu melakukan penambahan jumlah Auditor Bea dan Cukai untuk mengimbangi populasi objek audit yang besar sehingga dapat mengurangi beban LHA yang tertunggak setiap tahunnya serta untuk mencapai ACR DJBC sebesar 10% sesuai dengan Rencana Strategis DJBC 2015-2019. Dibutuhkan pembuatan perangkat lunak yang dapat memudahkan kegiatan perencanaan audit sehingga dapat menghemat resource audit dan menghasilkan output yang robust untuk menunjang kegiatan pelaksanaan audit. Perlunya intensifikasi sosialisasi dan edukasi kepada pengguna layanan dan akuntan publik terkait peraturan kepabeanan dan cukai serta kriteria terkait audit kepabenan dan cukai untuk membantu mewujudkan voluntary compliance. Perlunya perumusan pendekatan rasio ekonomi untuk membantu mengkuantifikasi dampak output dari kegiatan audit kepabeanan dan cukai terhadap tingkat kepatuhan objek audit secara relevan dan objektif. Perlunya memasukkan unsur capaian monitoring, evaluasi, dan penjaminan kualitas audit ke dalam indeks penyusun Indeks Kinerja Utama Efektivitas Pelaksanaan Audit Kepabeanan dan Cukai untuk melengkapi penilaian atas proses bisnis audit kepabeanan dan cukai yang berpengaruh dalam mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Audit Kepabeanan dan Cukai. Perlunya penerapan reward bagi auditee yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi dan konsisten terhadap kepatuhannya sebagai upaya mewujudkan trust in authority demi mengimbangi penerapan power of authority oleh Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai.

Actions (login required)

View Item