ANDRIYANTO, Masrul (2017) Analisis penerapan pertukaran informasi untuk kepentingan perpajakan oleh direktorat jenderal pajak. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (133kB) | Preview
	PDF (Legalitas) Legalitas dan bagian awal TA_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (904kB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (323kB) | Preview
	PDF (BabI) Bab.I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (427kB)
	PDF (BabII) Bab.II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (601kB)
	PDF (BabIII) Bab.III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (231kB)
	PDF (BabIV) Bab.IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) Bab.V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (329kB)
Preview	PDF (Daftarpustaka) Daftar pustaka_1.pdf Download (210kB) | Preview
	PDF (Lampiran) Lampiran_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (85kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mendalam mengenai dasar pemikiran penerapan kebijakan, identifikasi tujuan kebijakan, analisis kebijakan dengan kriteria Sneed, analisis pencapaian kebijakan dengan Luder’s Model serta identifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan kebijakan Pertukaran Informasi untuk Kepentingan Perpajakan Oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data primer dari hasil wawancara mendalam pada informan dari Direktorat Jenderal Pajak serta data sekunder berupa statistik pelaksanaan kebijakan, jurnal, skripsi, buku-buku referensi, dan sumber lainnya yang relevan. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif memakai teori kebijakan Sneed dan teori kontinjensi Luder. Hasil identifikasi dan analisis menunjukkan bahwa kebijakan pertukaran informasi untuk kepentingan perpajakan dilatarbelakangi oleh sistem perpajakan self assessment dan prinsip pengenaan worldwide income tax, adanya keterbatasan akses informasi berkenaan perpajakan ke luar negeri, maraknya praktik penghindaran dan pengelakan pajak internasional, tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah, kepentingan untuk pembentukan basis data yang andal, optimalisasi penerimaan perpajakan, mengikuti perkembangan perpajakan global dan untuk menghindarai risiko ekonomi. Adapun tujuan atau sasaran dari penerapan kebijakan adalah untuk penyempurnaan kuantitas dan kualitas basis data, optimalisasi perangkat hukum pertukaran informasi perpajakan yang tersedia, pencegahan praktik penghindaran dan pengelakan pajak internasional, penyelarasan dan tindak lanjut kebijakan pengampunan pajak, peningkatan kepatuhan pajak, dan optimalisasi penerimaan perpajakan serta perbaikan reputasi Indonesia di bidang kerjasama perpajakan internasional. Hasil analisis kebijakan Pertukaran informasi berdasarkan kriteria Sneed adalah kebijakan ini memenuhi kriteria kecukupan, keadilan, penurunan ketidakadilan ekonomi, dan kesesuaian dengan pasar bebas namun demikian kebijakan ini tidak memenuhi kriteria kepraktisan, dan stabilitas. Hasil analisis kebijakan pertukaran informasi menggunakan Luder’s theory model menunjukkan bahwa capaian dari penerapan kebijakan ini dapat diukur dari beberapa dimensi, yaitu dimensi penerimaan dapat tercapai, dimensi pelaksanaan dan dimensi partisipasi tidak dapat tercapai, sedangkan dimensi kepatuhan tidak dapat ditentukan pencapainnya. Faktor yang mendukung pelaksanaan pertukaran informasi untuk kepentingan perpajakan yaitu dari sisi organisasi, dibentuknya Direktorat Perpajakan Internasional, dari sisi regulasi terbitnya PERPU Nomor 1 Tahun 2017 dan adanya ketersediaan data dan informasi yang dapat dipertukarkan. Adapun Hambatan dalam pelaksanaannya, antara lain: kurangnya jumlah sumber daya manusia yang menangani pertukaran informasi, kurangnya sosialisasi, kurangnya pemahaman dan kesadaran pada unit vertikal DJP, prosedur yang rumit dan menghabiskan waktu, kurangnya dukungan informasi dan teknologi, belum adanya target terukur, kurangnya tingkat kepercayaan dari Wajib Pajak, Indonesia masih menyandang reputasi yang kurang baik, dan adanya kepentingan serta karakteristik yang berbeda-beda antarnegara. Direktorat Jenderal Pajak masih perlu membenahi kualitas pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pertukaran informasi perpajakan internasional, membenahi sistem informasi dan teknologinya serta memperbaiki peringkatnya terkait pertukaran informasi pada Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes.

Actions (login required)

View Item