PRADYTA, Salsabila Dias (2022) Pembatalan Perkawinan Akibat Hubungan Sedarah (Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 80/PDT.G/2017/PA.LLG). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-SALSABILA DIAS PRADYTA-E1A018147-SKRIPSI-2022.pdf Download (1MB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-SALSABILA DIAS PRADYTA-E1A018147-SKRIPSI-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-SALSABILA DIAS PRADYTA-E1A018147-SKRIPSI-2022.pdf Download (1MB)
	PDF (BabI) BAB I-SALSABILA DIAS PRADYTA-E1A018147-SKRIPSI-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 29 August 2023. Download (1MB)
	PDF (BabII) BAB II-SALSABILA DIAS PRADYTA-E1A018147-SKRIPSI-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 29 August 2023. Download (1MB)
	PDF (BabIII) BAB III-SALSABILA DIAS PRADYTA-E1A018147-SKRIPSI-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 29 August 2023. Download (1MB)
	PDF (BabIV) BAB IV-SALSABILA DIAS PRADYTA-E1A018147-SKRIPSI-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BAB V-SALSABILA DIAS PRADYTA-E1A018147-SKRIPSI-2022.pdf Download (1MB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-SALSABILA DIAS PRADYTA-E1A018147-SKRIPSI-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Peneliti dilatarbelakangi oleh keingintahuan tentang pembatalan perkawinan karena hubungan sedarah jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana dasar pertimbangan hukum Hakim dalam membatalkan perkawinan hubungan sedarah terhadap putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.LLG. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis penelitian hukum yang mengambil data kepustakaan. Penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian utama dalam penelitian ini, adalah penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder. Hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan bahwa, pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan karena hubungan sedarah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) tentang sahnya perkawinan dan Pasal 8 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Q.S An-Nisa ayat 23 tentang hal yang dapat membatalkan perkawinan. Mengenai pegawai yang lalai, pertimbangan hakim menyebutkan itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menjelaskan PPN dapat menolak melangsungkan perkawinan apabila terdapat larangan setelah meneliti syarat perkawinan tersebut, jika tidak ada larangan maka perkawinan dilangsungkan sesuai tata cara masing-masing agama dan kepercayaannya. Menurut peneliti, sebaiknya hakim menambahkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 huruf (c), Pasal 64, dan Pasal 68 Kompilasi Hukum Islam. Pasal ini menjelaskan tentang dokumen apa saja yang diteliti oleh PPN dan sah atau tidaknya syarat perkawinan, serta PPN berkewajiban mencegah perkawinan, dilarang membantu melangsungkan perkawinan apabila mengetahui adanya pelanggaran, pasal ini dapat digunakan untuk memperkuat putusan tersebut.

Actions (login required)

View Item