PRAYOGA, Firman (2022) Efektivitas Tangkap Tangan dalam Tindak Pidana Korupsi Kasus Bantuan Sosial Covid-19 (Studi di Komisi Pemberantasan Korupsi). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Firman Prayoga-E1A018127-Skripsi-2022.pdf Download (210kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Firman Prayoga-E1A018127-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (243kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Firman Prayoga-E1A018127-Skripsi-2022.pdf Download (254kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Firman Prayoga-E1A018127-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 8 September 2023. Download (929kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Firman Prayoga-E1A018127-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 8 September 2023. Download (288kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Firman Prayoga-E1A018127-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 8 September 2023. Download (536kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Firman Prayoga-E1A018127-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (977kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Firman Prayoga-E1A018127-Skripsi-2022.pdf Download (273kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Firman Prayoga-E1A018127-Skripsi-2022.pdf Download (478kB)

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang berdampak pada kerugian negara. Salah satu cara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap tindak pidana korupsi yaitu tangkap tangan. Tangkap tangan merupakan upaya pemberantasan korupsi melalui operasi rahasia guna menangkap basah pelaku korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan KPK serta efektivitas tangkap tangan dalam tindak pidana korupsi bantuan sosial covid-19. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara serta observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisis dengan metode kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan KPK mengenai tangkap tangan tindak pidana korupsi berdasarkan pada Pasal 1 Angka 19 serta Pasal 102 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tangkap tangan dilakukan berawal dari laporan masyarakat, dinilai oleh penyelidik, selanjutnya dilakukan penyadapan, pelaksanaan tangkap tangan, pemeriksaan tertangkap tangan beserta barang bukti, selanjutnya penerbitan surat perintah penyidikan. Pelaksanaan tangkap tangan tindak pidana korupsi dinilai efektif karena didukung beberapa faktor pendukung yaitu faktor hukum yang mengakomodir tangkap tangan, faktor penegak hukum yang terampil, faktor sarana dan fasilitas yaitu anggaran dan alat penyadapan, faktor masyarakat yang terlibat untuk melaporkan serta faktor kebudayaan mengenai pandangan bahwa korupsi adalah hal buruk yang harus dihindari. Adapun faktor penghambat yaitu faktor penegak hukum yaitu jumlah penyelidik terbatas, faktor sarana dan fasilitas yang mengalami kendala dalam penyadapan karena pelaku tidak menggunakan telepon dan SMS konvensional, faktor masyarakat yang melakukan pelaporan tidak memenuhi hal-hal substansial dan administrasi formal.

Actions (login required)

View Item