PRATIWI, Laela Nur (2022) Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Pasca Vaksinasi Covid-19 dalam Pelayanan Kesehatan. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Laela Nur Pratiwi-E1A017044-Skripsi-2022.pdf Download (35kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Laela Nur Pratiwi-E1A017044-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (544kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Laela Nur Pratiwi-E1A017044-Skripsi-2022.pdf Download (170kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Laela Nur Pratiwi-E1A017044-Skripsi-FH-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 23 September 2023. Download (626kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Laela Nur Pratiwi-E1A017044-Skripsi-FH-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 23 September 2023. Download (540kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Laela Nur Pratiwi-E1A017044-Skripsi-FH-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 23 September 2023. Download (327kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Laela Nur Pratiwi-E1A017044-Skripsi-FH-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (315kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Laela Nur Pratiwi-E1A017044-Skripsi-FH-2022.pdf Download (168kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Laela Nur Pratiwi-E1A017044-Skripsi-2022.pdf Download (278kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan perlindungan hukum bagi masyarakat pasca vaksinasi Covid-19 dalam pelayanan kesehatan dan mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat pasca vaksinasi Covid-19 dalam pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), pendekatan analitis (analytical approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach) dengan spesifikasi penelitian inventarisasi peraturan perundang-undangan, sinkronisasi hukum, dan penemuan hukum in concreto. Sumber data menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Metode pengolahan data menggunakan reduksi data, display data dan klasifikasi data. Metode analisis yang digunakan adalah normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat pasca vaksinasi covid-19 telah menunjukkan adanya sinkronisasi vertikal. Artinya, peraturan yang memiliki derajat lebih rendah tidak saling bertentangan dengan peraturan yang memiliki derajat lebih tinggi. Hal ini dibuktikan dengan pengaturan perlindungan hukum bagi masyarakat pasca vaksinasi Covid-19 dalam pelayanan kesehatan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Nomor 2020. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 99 Nomor 2020 telah didasarkan pada peraturan dengan derajat yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat pasca vaksinasi Covid-19 dalam pelayanan kesehatan meliputi: Jaminan pengaturan berupa sertifikat vaksinasi Covid-19 untuk kepentingan umum; Jaminan pengaturan pengobatan dan perawatan; Jaminan pengaturan kompensasi oleh pemerintah berupa santunan; Jaminan pengaturan kriteria, bentuk, dan nilai besaran kompensasi; Jaminan pengaturan pengawasan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca vaksinasi Covid-19; Jaminan pengaturan memperoleh pelayanan kesehatan; Jaminan pengaturan mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan; Jaminan pengaturan mendapatkan informasi dan edukasi tentang Kesehatan; Jaminan pengaturan memperoleh informasi tentang data kesehatan diri sendiri. Kata kunci: Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat, Pasca Vaksinasi Covid-19, Pelayanan Kesehatan, Jaminan Pengaturan

Actions (login required)

View Item