MANDIRI, Aditrya Putra (2022) Peran Pemberi Izin Dalam Menghindari Tumpang Tindih (Overlapping) Suatu Izin Usaha Pertambangan Dalam Satu Wilayah (Studi Kasus Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.BDG). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER - ADITRYA PUTRA MANDIRI - E1A018360 - SKRIPSI - 2022.pdf Download (102kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS - ADITRYA PUTRA MANDIRI - E1A018360 - SKRIPSI - 2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (413kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK - ADITRYA PUTRA MANDIRI - E1A018360 - SKRIPSI - 2022.pdf Download (171kB)
	PDF (BabI) BAB I - ADITRYA PUTRA MANDIRI - E1A018360 - SKRIPSI - 2022.pdf Restricted to Repository staff only until 17 October 2023. Download (281kB)
	PDF (BabII) BAB II - ADITRYA PUTRA MANDIRI - E1A018360 - SKRIPSI - 2022.pdf Restricted to Repository staff only until 17 October 2023. Download (342kB)
	PDF (BabIII) BAB III - ADITRYA PUTRA MANDIRI - E1A018360 - SKRIPSI - 2022.pdf Restricted to Repository staff only until 17 October 2023. Download (200kB)
	PDF (BabIV) BAB IV - ADITRYA PUTRA MANDIRI - E1A018360 - SKRIPSI - 2022.pdf Download (412kB)
	PDF (BabV) BAB V - ADITRYA PUTRA MANDIRI - E1A018360 - SKRIPSI - 2022.pdf Download (188kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA - ADITRYA PUTRA MANDIRI - E1A018360 - SKRIPSI - 2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (167kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui bagaimana peran dari pemberi izin dalam pemberian izin usaha pertambangan terhadap suatu perusahaan guna menghindari tumpang tindih izin antar dua perusahaan. Memberikan perlindungan guna terhindar dan mengetahui faktor-faktor penyebabnya terjadi tumpang tindih. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dan buku-buku literatur, yang di disajikan dengan uraian yang sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemberi izin perlu melibatkan berbagai pihak dalam mengeluarkan suatu izin khususnya dalam penepatan suatu izin usaha pertambangan diperlukan suatu penetapan wilayah pertambangan, hal tersebut harus dilakukan secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab serta dilakukan dengan cermat guna menghindari tumpang tindih suatu izin usaha pertambangan. Hal tersebut perlu ditekankan agar tidak merugikan salah satu pihak karena adanya suatu ketetapan yang tidak sesuai perundang-undangan.

Actions (login required)

View Item