PUTRO, Guntur Pembayun (2022) Pemenuhan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perampokan Di Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Viktimologi. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) Cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (236kB)
	PDF (Legalitas) Legalitas.pdf Restricted to Repository staff only Download (902kB)
	PDF (Abstrak) Abstrak.pdf Download (284kB)
	PDF (BabI) BAB I.pdf Restricted to Repository staff only until 24 October 2023. Download (854kB)
	PDF (BabII) BAB II.pdf Restricted to Repository staff only until 24 October 2023. Download (1MB)
	PDF (BabIII) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only until 24 October 2023. Download (541kB)
	PDF (BabIV) BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BAB V.pdf Download (270kB)
	PDF (DaftarPustaka) Lampiran.pdf Download (516kB)

Abstract

Perampokan adalah suatu tindakan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa menyerahkan barang yang dimiliki korban kepada pelaku akibat dari kejahatan tersebut korban mengalami kerugian penderitaan berupa kerugian materill dan immaterial. Salah satu bentuk dari perlindungan hukum dengan memberikan restitusi oleh pelaku kepada korban dengan melibatkan sejumlah intansi aparat penegak hukum serta lembaga independen untuk menjamin pemberian restitusi kepada korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak-hak restitusi kepada korban dan faktor-faktor penghambat yang dialami korban dalam memenuhi hak restitusinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan socio legal approach dan spesifikasi penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa korban perampokan merupakan pihak yang terdampak langsung akibat dari kejahatan tersebut serta, menderita kerugian materil maupun imaterill pada pelaksanannya korban tidak mendapatkan restitusi sebagaimana diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indoneisa nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban Sistem Peradilan Pidana, Peraturan Mahkamah agung Nomor 1 Tahun 2022 Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Faktor yang menghambat pemberian restitusi yang dialami korban mulai dari aspek struktur hukum, aspek substansi hukum, aspek kultur hukum ketiganya merupakan hal yang berkaitan satu dengan lainnya.

Actions (login required)

View Item