BASRI, Ilhas Hartawan (2022) Penegakan Prinsip Demokrasi-Konstitusional Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda(Studi Kasus Bupati Terpilih Sabu Raijua 2020, Ntt). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Ilhas Hartawan Basri-E1A018217-Skripsi-2022.pdf Download (81kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Ilhas Hartawan Basri-E1A018217-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Ilhas Hartawan Basri-E1A018217-Skripsi-2022.pdf Download (238kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Ilhas Hartawan Basri-E1A018217-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 1 November 2023. Download (330kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Ilhas Hartawan Basri-E1A018217-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 1 November 2023. Download (438kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Ilhas Hartawan Basri-E1A018217-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 1 November 2023. Download (195kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Ilhas Hartawan Basri-E1A018217-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (621kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Ilhas Hartawan Basri-E1A018217-Skripsi-2022.pdf Download (179kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Ilhas Hartawan Basri-E1A018217-Skripsi-2022.pdf Download (221kB)

Abstract

Pelaksanaan prinsip demokrasi-konstitusional di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan setelah diadopsinya prinsip partisipasi dan representasi dalam pesta Pemilihan Kepala Daerah (selanjutya dibaca Pilkada) secara langsung dan serentak. Penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 yang menjadi sorotan publik yakni hasil Pilkada Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, yang dinilai inkonstitusional. Pasalnya, Calon bupati nomor urut 2 (dua), Orient P Riwu Kore, diduga memiliki kewarganegaraan ganda (bipateride) dinyatakan menang dalam Pilkada Kabupaten Sabu Raijua dengan perolehan suara 48,3% dari total keseluruhan suara. Permasalahan lain timbul disebabkan belum ada ketentuan yang mengatur penyelesaian sengketa cacat formil persyaratan warga negara yang diketahui setelah adanya penetapan hasil dan permohonan gugatan yang telah lewatnya batas waktu (kadaluwarsa) oleh Pemohon. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, artikel, jurnal dan dokumen resmi dengan cara studi pustaka, yaitu menginventarisasi data-data tersebut yang kemudian diidentifikasi dan dipelajari yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian sistematis, logis dan rasional. Metode analisis bahan hukum adalah dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menerima dan memutus perkara a quo dengan alasan terdapat kondisi spesifik yang belum pernah terjadi dan belum diantisipasi pada peraturan Pemilu sebelumnya. Mahkamah memiliki alasan untuk menunda ketentuan formil (prosedural) pengajuan gugatan yakni ketentuan ambang batas dan tenggat waktu pengajuan. Mahkamah melakukan penafsiran terhadap asas jujur-adil (jurdil) secara progresif, penafsiran terhadap hak konstitusional, dan memutuskan Pemilihan Suara Ulang (PSU) guna mendapat keadilan substantif Pemilu (electoral justice).

Actions (login required)

View Item