SAPUTRA, Bintar Abhi (2022) Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terhadap Kewenangan Pemerintah Pusat dalam Pengawasan Produk Hukum Daerah. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Bintar Abhi Saputra-E1A018095-Skripsi-2022.pdf Download (37kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Bintar Abhi Saputra-E1A018095-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (459kB)
	PDF (ABSTRAK) ABSTRAK-Bintar Abhi Saputra-E1A018095-Skripsi-2022.pdf Download (32kB)
	PDF (BabI) BAB I-Bintar Abhi Saputra-E1A018095-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 16 November 2023. Download (232kB)
	PDF (BabII) BAB II-Bintar Abhi Saputra-E1A018095-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 16 November 2023. Download (307kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Bintar Abhi Saputra-E1A018095-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 16 November 2023. Download (47kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Bintar Abhi Saputra-E1A018095-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (468kB)
	PDF (BabV) BAB V-Bintar Abhi Saputra-E1A018095-Skripsi-2022.pdf Download (32kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Bintar Abhi Saputra-E1A018095-Skripsi-2022.pdf Download (116kB)

Abstract

Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah memiliki beberapa dimensi. Beberapa di antaranya adalah hubungan kewenangan dan hubungan pengawasan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam beberapa ketentuan pasal mengatur hubungan kewenangan dan pengawasan tersebut, terutama kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengawasan produk hukum daerah. Penelitian ini hendak menganalisis dasar kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengawasan produk hukum daerah. Lebih jauh, penelitian ini hendak menganalisis implikasi yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengawasan produk hukum daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, yang menjadi dasar kewenangan pemerintah pusat dalam pengawasan produk hukum daerah berangkat dari konsep negara kesatuan, yang pada prinsipnya bersusun tunggal. Pemerintah pusat dalam negara kesatuan, untuk itu mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. Selanjutnya, implikasi yuridis dari UU Cipta Kerja dapat kita temukan pada Pasal 176 dan Pasal 181. Pasal 176 UU Cipta Kerja merupakan bentuk tindak lanjut dari Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016, serta dilakukan penguatan mekanisme preview oleh pemerintah pusat terhadap suatu rancangan peraturan daerah. Pasal 181 UU Cipta Kerja memiliki implikasi, berupa potensi memunculkan dualisme kewenangan terhadap pengujian Peraturan Daerah.

Actions (login required)

View Item