ADISTY, Anggit Priagung (2022) Politik Anggaran Transparansi Pelaporan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Good Village Governance. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Anggit Priagung Adisty-F1D016039-Skripsi-2022.pdf Download (2MB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Anggit Priagung Adisty-F1D016039-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Anggit Priagung Adisty-F1D016039-Skripsi-2022.pdf Download (2MB)
	PDF (BabI) BAB-I-Anggit Priagung Adisty-F1D016039-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 18 November 2023. Download (2MB)
	PDF (BabII) BAB-II-Anggit Priagung Adisty-F1D016039-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 18 November 2023. Download (2MB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Anggit Priagung Adisty-F1D016039-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 18 November 2023. Download (2MB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Anggit Priagung Adisty-F1D016039-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (BabV) BAB-V-Anggit Priagung Adisty-F1D016039-Skripsi-2022.pdf Download (2MB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Anggit Priagung Adisty-F1D016039-Skripsi-2022.pdf Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini berfokus pada politik anggaran transparasi pelaporan keuangan desa untuk mewujudkan good village governance di Desa Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. Tujuan Penelitian ini adalah (1) menjelaskan sebab-sebab transparansi pengelolaan keuangan desa masih belum berjalan dengan maksimal; (2) menyusun rekomendasi kebijakan pelaporan keuangan desa untuk mewujudkan prinsip transparansi dalam good village governance; sebagai bentuk politik anggaran transparasi pelaporan keuangan desa untuk mewujudkan good village governance. Dengan menggunakan metode kualitatif, hasilnya adalah: (1) Terjadinya kejanggalan keuangan di Desa Panggisari tidak lepas dari pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa Panggisari setiap tahunnya. Pemerintah Desa Panggisari belum transparan dalam pelaporan; (2) Prinsip transparansi pelaporan keuangan di perdesaan masih belum maksimal karena disebabkan oleh laporan fiktif seperti laporan kepada pemerintah supra desa tidak sesuai dengan bukti transaksi yang asli; (3) Rekomendasi kebijakan pada pelaporan keuangan desa yang transparan berupa pemanfaatan web desa yang terhubung siskeudes sebagai media online yang mudah diakses dimanapun dan kapanpun. Website desa yang terhubung siskeudes dapat digunakan sebagai sistem pengelolaan anggaran transparan yang menampilkan secara detil, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban.

Actions (login required)

View Item