PUTRI, Rizky Amalia (2022) Dimensi Kebijakan Omnibus Law dalam Pengaturan Grand Design Reformasi Birokrasi Masa Depan (Suatu Upaya Rekonstruksi Kerangka Regulasi). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Rizky Amalia Putri-F2A020025-Tesis-2022.pdf Download (143kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Rizky Amalia Putri-F2A020025-Tesis-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Rizky Amalia Putri-F2A020025-Tesis-2022.pdf Download (198kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Rizky Amalia Putri-F2A020025-Tesis-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 30 November 2023. Download (312kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Rizky Amalia Putri-F2A020025-Tesis-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 30 November 2023. Download (718kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Rizky Amalia Putri-F2A020025-Tesis-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 30 November 2023. Download (209kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV--Rizky Amalia Putri-F2A020025-Tesis-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (715kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Rizky Amalia Putri-F2A020025-Tesis-2022.pdf Download (194kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Rizky Amalia Putri-F2A020025-Tesis-2022.pdf Download (349kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Rizky Amalia Putri-F2A020025-Tesis-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (441kB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelusuran lebih lanjut terkait reformulasi agenda reformasi birokrasi masa kini melalui metode omnibus law. Pada kenyataannya, reformasi birokrasi masih menjadi fokus utama dalam kajian administrasi publik khususnya bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia yang pada posisinya perlu dituntaskan dan tidak bisa diabaikan. Dengan kondisi demikian, maka diperlukan upaya formulasi dan percobaan skema perbaikan pengaturan reformasi birokrasi, mengingat revisi undang- undang satu per satu secara konvensional pada sektor yang berkaitan memakan waktu lebih dari 50 tahun. Tujuan riset ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan dampak kebijakan metode omnibus law dalam dimensi pembentukan pengaturan reformasi birokrasi dan menghasilkan matriks rancangan formulasi dan kerangka regulasi reformasi birokrasi. Metode mencapai tujuan tersebut adalah melalui pendekatan kualitatif dimana metode tersebut berfokus pada suatu peristiwa yang berlangsung pada saat ini yang didukung dengan fakta dan teori-teori yang ada sebagai bahan utama pendukungnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder untuk diolah lebih lanjut dalam analisis yang bertahap diantaranya analisis studi literatur dan historis, analisis deskriptif, curah gagasan dan analisis bertingkat. Hasilnya membuktikan bahwa metode omnibus law merupakan metode yang dapat dilaksanakan secara legal dalam agenda reformasi birokrasi baik dalam bentuk omnibus law terbatas maupun penuh mengingat sudah disahkan dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, namun penggunaan metode tersebut perlu diperhatikan secara seksama. Pada posisinya, metode omnibus law dapat digunakan dalam pengaturan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan masa kini dengan melihat mendorong beberapa aspek diantaranya identifikasi awal (merangkai masalah teknis dan masalah adaptif); pilihan kerangka regulasi yang imperatif berkelanjutan; penguatan komunikasi internal organisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Integrasi Dokumen Perencanaan; Penguatan Kelembagaan Riset – LAN; Perbaikan Big Data Indonesia untuk mendukung proses monitoring dan evaluasi; dan Penguatan Peran Aktor Kunci dalam Agenda Reformasi Birokrasi. Dalam rancangan pengaturan reformasi birokrasi yang komprehensif melalui omnibus law penuh, peneliti menguraikan beberapa area perubahan yang harus diperhatikan secara seksama diantaranya Harmonisasi pengaturan dan kebijakan yang ada pada masa kini; Sinkronisasi agenda RB dengan Goals SDGs dan arah pembangunan nasional; Identifikasi Peta Peran 174 K/L (pusat) dan daerah yang ada saat ini; Pakta Kolaborasi dan Integrasi; Mengakomodir perubahan dan masukan tata kelola pemerintah yang disampaikan oleh BPHN; Perbaikan Substansi UU Pelayanan Publik; Mengakomodir pengaturan ganti rugi pelayanan publik; Menegaskan penerapan sistem merit; Mengakomodir pengaturan IT dan big data di Indonesia; Akomodir Kode Etik ASN/ NKK (nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku); Penjatuhan Sanksi ASN (tindak pidana korupsi); Perlindungan hukum bagi ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangan (Penguatan Pasal 36 PP 94/2021 dan UUAP); Memperkuat partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam agenda reformasi birokrasi; Memperkuat peran LAN dalam kajian administrasi publik dan peran K/L/D dalam reformasi birokrasi.

Actions (login required)

View Item