ARIEF, Muhammad Fuad (2022) Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Muhammad Fuad Arief-E2A018010-Tesis-2022.pdf Download (111kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Muhammad Fuad Arief-E2A018010-Tesis-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (687kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Muhammad Fuad Arief-E2A018010-Tesis-2022.pdf Download (38kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Muhammad Fuad Arief-E2A018010-Tesis-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 29 November 2023. Download (378kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Muhammad Fuad Arief-E2A018010-Tesis-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 29 November 2023. Download (730kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Muhammad Fuad Arief-E2A018010-Tesis-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 29 November 2023. Download (186kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Muhammad Fuad Arief-E2A018010-Tesis-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (714kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Muhammad Fuad Arief-E2A018010-Tesis-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (40kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Muhammad Fuad Arief-E2A018010-Tesis-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (270kB)

Abstract

MUHAMMAD FUAD ARIEF, E2A018010 Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial, Komisi Pembimbing: Ketua Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H., Anggota Dr. Dwi Hapsari Retnaningrum, S.H., M.H. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial serta hambatan-hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial. Metode pendekatan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Tipe penelitian adalah kualitatif dalam paparan deskriptif dengan mengambil lokasi di Kabupaten Banjarnegara. Pengumpulan data primer dengan wawancara, dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian dilaksanakan melalui Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai upaya terakhir penerapan sanksi pidana (ultimum remedium). Penegakan hukum ujaran kebencian dilakukan melalui proses pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Bahwa ketentuan yang mengatur tentang hak kebebasan berpendapat dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat dibatasi meskipun telah dijamin oleh ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD Tahun 1945. Hambatan-hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat dan faktor budaya.

Actions (login required)

View Item