BUANA, Erlangga Girindra (2022) Analisis Pasal 12 Huruf (a) Undang-Undang Jabatan Notaris Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (COVER) COVER-ERLANGGA GIRINDRA BUANA-E2B019002-TESIS-2022.pdf Download (179kB)
	PDF (LEGALITAS) LEGALITAS-ERLANGGA GIRINDRA BUANA-E2B019002-TESIS-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (ABSTRAK) ABSTRAK-ERLANGGA GIRINDRA BUANA-E2B019002-TESIS-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB)
	PDF (BabI) BAB-I-ERLANGGA GIRINDRA BUANA-E2B019002-TESIS-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 1 December 2023. Download (34MB)
	PDF (BabII) BAB-II-ERLANGGA GIRINDRA BUANA-E2B019002-TESIS-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 1 December 2023. Download (2MB)
	PDF (BabIII) BAB-III-ERLANGGA GIRINDRA BUANA-E2B019002-TESIS-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 1 December 2023. Download (620kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-ERLANGGA GIRINDRA BUANA-E2B019002-TESIS-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (880kB)
	PDF (BabV) BAB-V-ERLANGGA GIRINDRA BUANA-E2B019002-TESIS-2022.pdf Download (572kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-ERLANGGA GIRINDRA BUANA-E2B019002-TESIS-2022.pdf Download (761kB)

Abstract

Erlangga Girindra Buana, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Analisis Pasal 12 Huruf (a) Undang-Undang Jabatan Notaris Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit, Ketua: Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D., dan anggota Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum., Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa notaris dapat diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya dengan alasan dinyatakan pailit. Akibat hukum dalam Pasal tersebut tidak sesuai dengan konsep kepailitan dalam Undang-Undang Kepailitan yang hanya mencabut kewenangan debitur pailit dalam pengurusan harta bendanya saja. Undang-Undang Kepailitan menyatakan subjek hukum yang telah menyelesaikan proses kepailitan dapat mengajukan upaya hukum rehabilitasi untuk mengembalikan nama baiknya dan kewenangan terhadap harta bendanya, sedangkan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak menjelaskan upaya hukum notaris untuk mengembalikan kedudukannya setelah kepailitan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan keadilan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris bagi notaris yang dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan, dan menganalisa upaya rehabilitasi notaris yang telah menyelesaikan kepailitannya untuk mengembalikan statusnya sebagai pejabat umum. Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang undangan (Statute Approach), pendekatan analitis (Analytical Approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta menganalisisnya dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian tesis ini menunjukan bahwa Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberi keadilan bagi notaris karena subjek kepailitan dalam Undang-Undang Kepailitan hanyalah subjek hukum orang dan badan hukum. Notaris sebagai pejabat umum tidak dapat dinyatakan pailit, sehingga tanggung jawab atas kepailitan hanya berlaku bagi sisi subjek hukum saja (debitur) bukan jabatan. Pasal tersebut tidak memberikan keadilan bagi notaris karena esensi kepailitan bersifat sementara serta terdapat upaya rehabilitasi setelah masa kepailitan selesai, sedangkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pemberhentian notaris bersifat permanen tanpa ada upaya hukum untuk mengembalikan notaris kepada jabatannya. Notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang Jabatan Notaris memiliki beberapa upaya rehabilitasi yang dapat ditempuh untuk mengembalikan jabatannya kembali, yaitu: pertama, upaya hukum untuk membatalkan putusan pailit terhadap notaris tersebut, kedua, permohonan pembatalan surat keputusan pemberhentian notaris secara tidak hormat pada Pengadilan Tata Usaha Negara, ketiga, mengajukan permohonan pengangkatan kembali notaris atau perubahan surat keputusan pemberhentian notaris secara tidak hormat kepada Menteri. Upaya hukum tersebut terhadang asas legalitas yang berlaku di hukum Indonesia. Namun upaya hukum tersebut dapat dilakukan jika notaris disamakan dengan pegawai negeri yang dapat merehabilitasi jabatannya, maka dari itu Menteri dapat mengeluarkan surat keputusan untuk mengangkat kembali notaris tersebut dengan mengeluarkan surat keputusan yang membatalkan atau merubah surat keputusan sebelumnya yang memberhentikan notaris secara tidak hormat.

Actions (login required)

View Item