KRISWIDIO, Nabilah Farah (2022) Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Dalam Putusan Nomor 1868/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Brt). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Nabilah Farah Kriswidio-E1A018130-Skripsi-2022.pdf Download (70kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Nabilah Farah Kriswidio-E1A018130-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (317kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Nabilah Farah Kriswidio-E1A018130-Skripsi-2022.pdf Download (221kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Nabilah Farah Kriswidio-E1A018130-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 2 January 2024. Download (175kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Nabilah Farah Kriswidio-E1A018130-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 2 January 2024. Download (334kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Nabilah Farah Kriswidio-E1A018130-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 2 January 2024. Download (128kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Nabilah Farah Kriswidio-E1A018130-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (275kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Nabilah Farah Kriswidio-E1A018130-Skripsi-2022.pdf Download (115kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Nabilah Farah Kriswidio-E1A018130-Skripsi-2022.pdf Download (152kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Nabilah Farah Kriswidio-E1A018130-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (402kB)

Abstract

Pada era perdagangan bebas seperti sekarang banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek, harga, dan kualitas yang ditawarkan. Kehadiran Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Dalam Putusan Nomor 1868/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Lokasi penelitian berada di Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Jenderal Soedirman dan Pusat Informasi Ilmiah (PII) Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data diolah menjadi data normatif kualitatif, kemudian data disajikan dengan bentuk deskriptif analitis dan dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Dalam penelitian ini terdapat definisi operasional yaitu definisi Terdakwa dan Korban. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa konsumen telah mendapatkan perlindungan hukum sesuai dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tetapi hakim dalam memutus kurang lengkap karena dalam kasus diatas pelaku usaha telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam Pasal 4 huruf a dan c mengenai hak-hak konsumen, Pasal 7 huruf a, b dan d mengenai kewajiban pelaku usaha dan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan i mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, Kosmetik

Actions (login required)

View Item