SYAFITRI, Ayu Rahman (2019) Implementasi Reformasi Hukum Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Penanganan Pungutan Liar di Wilayah Polres Purworejo. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (136kB) | Preview
	PDF (Legalitas) Legalitas dan bagian awal TA_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (488kB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (104kB) | Preview
	PDF (BabI) bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (364kB)
	PDF (BabII) bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (422kB)
	PDF (BabIII) bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (227kB)
	PDF (BabIV) bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (305kB)
	PDF (BabV) bab V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (101kB)
Preview	PDF (Daftarpustaka) Daftar Pustaka_1.pdf Download (217kB) | Preview
	PDF (Lampiran) Lampiran_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (217kB)

Abstract

Skripsi ini dibuat untuk membahas mengenai implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dan mengetahui bagaimana kebijakan Satgas Saber Pungli dalam penanganan pungutan liar di wilayah Kepolisian Resor (Polres) Purworejo. Praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera yaitu dengan pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Penelitian ini disusun menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kegiatan wawancara yaitu interaksi antara peneliti dengan responden, yaitu Wakil Kepala Kepolisian Resor Purworejo selaku Ketua Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Purworejo. Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli di wilayah Polres Purworejo sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, Pemerintah Daerah dan Satgas Saber Pungli Kabupaten Purworejo belum memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Purworejo tentang adanya Perpres yang mengatur tentang Satgas Saber Pungli sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahuinya dan juga pembentukan Satgas Saber Pungli di Kabupaten Purworejo berjarak sedikit lama dari dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016. Kebijakan Penanganan Pungutan Liar di Wilayah Polres Purworejo menggunakan cara penal (hukum pidana) dan non-penal (bukan hukum pidana). Menggunakan cara penal dengan penyelesaian kasus di Pengadilan sedangkan cara penal dengan cara pengembalian hasil pungutan liar kepada korban sebagai bentuk peringatan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan pungli tersebut.

Actions (login required)

View Item