SANTOSO, Muhammad Alvin (2023) Studi Perbandingan Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang diatur oleh Kejaksaan dan yang diatur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-MUHAMMAD ALVIN SANTOSO-E1A018098-SKRIPSI-2023.pdf Download (556kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-MUHAMMAD ALVIN SANTOSO-E1A018098-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (865kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-MUHAMMAD ALVIN SANTOSO-E1A018098-SKRIPSI-2023.pdf Download (579kB)
	PDF (BabI) BAB-I-MUHAMMAD ALVIN SANTOSO-E1A018098-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 3 February 2024. Download (738kB)
	PDF (BabII) BAB-II-MUHAMMAD ALVIN SANTOSO-E1A018098-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 3 February 2024. Download (833kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-MUHAMMAD ALVIN SANTOSO-E1A018098-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 3 February 2024. Download (610kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-MUHAMMAD ALVIN SANTOSO-E1A018098-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BAB-V-MUHAMMAD ALVIN SANTOSO-E1A018098-SKRIPSI-2023.pdf Download (595kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-MUHAMMAD ALVIN SANTOSO-E1A018098-SKRIPSI-2023.pdf Download (705kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-MUHAMMAD ALVIN SANTOSO-E1A018098-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai studi perbandingan pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang diatur oleh Kejaksaan dan yang diatur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan pada sejak diberlakukannya Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Sumber data yakni data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan kepustakaan. Penyajian data menggunakan pendekatan perbandingan (comparative analysis). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan operasi tangkap tangan atau OTT pernah dilakukan baik secara mandiri oleh Kejaksaan maupun bersama-sama dengan KPK. Dalam hal ini, operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan oleh keduanya diterapkan pada kasus khususnya tindak pidana korupsi. Adapun dalam pelaksanaannya Kejaksaan dan KPK berpedoman dan berdasarkan kepada KUHAP, dikarenakan baik di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara jelas (explicit) apa itu OTT, dengan demikian legalitas yang dimiliki Kejaksaan dan KPK apabila ditinjau dari Undang-Undangnya dapat dikatakan tidak memiliki legalitas yang kuat, akan tetapi baik itu Kejaksaan maupun KPK mampu membuat pelaksanaan OTT tetap berjalan dengan melakukan serangkaian tindakan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan menggunakan fasilitas yang ada serta penggunaan pasal-pasal yang korelatif demi terlaksananya OTT, serta Pengaturan OTT oleh Kejaksaan dapat dikatakan tidak mungkin berbenturan dengan pengaturan OTT oleh KPK, dikarenakan sudah dibatasi oleh KUHAP dan Undang-Undang yang mengatur tentang Penyelidikan dan Penangkapan serta Penuntutan dalam perkara tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi.

Actions (login required)

View Item