NAPITUPULU, Willy Marganti (2017) Sengketa tata usaha negara tentang pemberhentian kepala desa (Studi Putusan Nomor 06/G/2012/PTUN.SMG). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (108kB) | Preview
	PDF (Legalitas) Legalitas dan bagian awal tugas akhir_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (622kB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (169kB) | Preview
	PDF (BabI) Bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (193kB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (303kB)
	PDF (BabIII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (65kB)
	PDF (BabIV) Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (305kB)
	PDF (BabV) Bab V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (63kB)
Preview	PDF (DaftarPustaka) Daftar pustaka_1.pdf Download (25kB) | Preview

Abstract

Peradilan Tata Usaha Negara hanya menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat dikeluarkanya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara atau KTUN yang di ajukan ke peradilan tata usaha Negara diangap bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan atau bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemnerintahan yang Baik. Sumber bahan hukum penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 06/G/2012/PTUN.SMG Penggugat dalam perkara ini dalah Budiono,S.T yang merupakan kepala desa Keboromo yang diberhentikan oleh Bupati Kabupaten Pati. Tergugat dalam perkara tersebut adalah Bupati Kabupaten Pati. Objek gugatannya yakni Surat Keputusan Bupati Pati Nomor :141.1/1243/2011 tentang Pemberhentian Sdr. Budiono, Kepala Desa Keboromo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. Permasalahan yang akan diangkat adalah bagaimanakah prosedur pembuatan surat keputusan Bupati tentang pemberhentian kepala desa sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan apakah pertimbangan hukum hakim didalam putusan telah sesuai dengan AAUPB dan/atau Peraturan Perundang undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Kepala Desa Keboromo menurut Penggugat bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2007. Majelis Hakim juga menimbang bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Actions (login required)

View Item