SOFYAN, Moh. Andy (2023) Konstruksi Tindak Pidana Pencurian Sebagai Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kasus Hilangnya Asset Daerah Pangandaran (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Ciamis). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) Andi Cover Tesis.pdf Download (29kB)
	PDF (Legalitas) LBR PENGESAHAN, LBR ASLI, PRAKATA(1).pdf Restricted to Repository staff only Download (429kB)
	PDF (Abstrak) Andi abstrak(3).pdf Download (153kB)
	PDF (BabI) Andi Bab I(1).pdf Restricted to Repository staff only until 9 February 2024. Download (526kB)
	PDF (BabII) Andi Bab II(1).pdf Restricted to Repository staff only until 9 February 2024. Download (527kB)
	PDF (BabIII) Andi Bab III(1).pdf Restricted to Repository staff only until 9 February 2024. Download (51kB)
	PDF (BabIV) Andi Bab IV(1).pdf Restricted to Repository staff only Download (763kB)
	PDF (BabV) Andi Bab V hal 114 saja.pdf Download (143kB)
	PDF (DaftarPustaka) Daftar Pustaka.pdf Download (283kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan Kejaksaan Negeri Ciamis dalam menetapkan tindak pidana pencurian sebagai tindak pidana korupsi dan untuk menganalisis pelaku tindak pidana pencurian asset barang milik negara/daerah dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Dengan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Lokasi penelitian SMPN 2 Parigi Pangandaran. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis, dan dianalisis secara normatif kualitatif. Teori yang dipakai yaitu teori dominus litis, Asas perundang-undangan : 1) logische specialiteit, 2) systematische specialiteit. Teori /Asas Lex Specialis derogate Legi Generali. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan Dasar pertimbangan Kejaksaan Negeri Ciamis dalam menetapkan tindak pidana pencurian sebagai tindak pidana korupsi didasarkan pada alasan sebagai berikut: Alasan yuridis yaitu pencurian terhadap aset milik negara /daerah yang dilakukan oleh PNS memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, diketegorikan sebagai tindak pidana korupsi, diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tipikor. Alasan Politik hukum pidana korupsi, dibentuknya undang-undang Tipikor bertujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara (asset recovery). Pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pidana uang pengganti diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b. Alasan filosofis, penuntutan perbuatan pencurian terhadap aset negara yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil, dengan diterapkan tindak pidana korupsi merupakan suatu upaya yang secara ideal bertujuan untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Pelaku tindak pidana pencurian asset barang milik negara/daerah dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.

Actions (login required)

View Item