AINNAYA, Vicki (2022) Keabsahan Tindakan Pemerintahan terhadap Prosedur Pengadaan Tanah Proyek Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Vicki Ainnaya-E1A018250-Skripai-2022.pdf Download (22kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Vicki Ainnaya-E1A018250-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (669kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Vicki Ainnaya-E1A018250-Skripsi-2022.pdf Download (202kB)
	PDF (BabI) BAB I-Vicki Ainnaya-E1A018250-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 6 February 2024. Download (489kB)
	PDF (BabII) BAB II-Vicki Ainnaya-E1A018250-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 6 February 2024. Download (439kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Vicki Ainnaya-E1A018250-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 6 February 2024. Download (231kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Vicki Ainnaya-E1A018250-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (570kB)
	PDF (BabV) BAB V-Vicki Ainnaya-E1A018250-Skripsi-2022.pdf Download (204kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Vicki Ainnaya-E1A018250-Skripsi-2022.pdf Download (420kB)

Abstract

Keabsahan tindakan pemerintahan meliputi tiga hal, yaitu kewenangan, prosedur dan substansi. Wewenang dan prosedur merupakan landasan bagi legalitas formal suatu tindakan pemerintahan. Sedangkan penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingn umum harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan masyarakat. Penelitian ini dilakukam dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan tindakan pemerintahan terhadap prosedur pengadaan tanah Proyek Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Data penelitian bersumber dari data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dalam bentuk uraian yang disusun secara sistmatis, logis dan rasional. Metode analisis menggunakan normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, prosedur pengadaan tanah di Desa Wadas tidak berdasaran asas keterbukaan karena kurangnya sosialisai, dan tidak berdasarkan asas keikutsertaan karena masyarakat tidak dilibatkan dalam proses penyusunan amdal. Waktu penetapan lokasi melebihi batas waktu berlakunya yang sudah 4 tahun padahal seharusnya 2 tahun dan dapat diperpanjangan paling lama 1 tahun. Tindakan pemerintahan telah melampaui batas waktu berlakunya wewenang. IPL proyek pembangunan bendungan Bener di Desa Wadas cacat substansi karena secara faktual Wadas tidak berdampak Bendungan Bener, tapi akan diambil batu andesitnya padahal pembangunan bendungan dan pertambangan adalah dua hal yang berbeda.

Actions (login required)

View Item