RAMADHAN, Naufal Sajid (2023) Analisis Hukum Dualisme Yayasan terhadap Kepemilikan Aset Universitas Darussalam Ambon (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2860 K/PDT/2016). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-NaufalSajidRamadhan-E2B020030-Tesis-2023.pdf Download (195kB)
	PDF (Legalitas) Legalitas-NaufalSajidRamadhan-E2B020030-Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) Abstrak-NaufalSajidRamadhan-E2B020030-Tesis-2023.pdf Download (2MB)
	PDF (BabI) BAB-I-NaufalSajidRamadhan-E2B020030-Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 8 February 2024. Download (11MB)
	PDF (BabII) BAB-II-NaufalSajidRamadhan-E2B020030-Tesis-2023.pdf Restricted to Registered users only until 8 February 2024. Download (14MB)
	PDF (BabIII) BAB-III-NaufalSajidRamadhan-E2B020030-Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 8 February 2024. Download (2MB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-NaufalSajidRamadhan-E2B020030-Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (11MB)
	PDF (BabV) BAB-V-NaufalSajidRamadhan-E2B020030-Tesis-2023.pdf Download (2MB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTARPUSTAKA-NaufalSajidRamadhan-E2B020030-Tesis-2023.pdf Download (2MB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mengkaji pertimbangan hukum hakim terhadap keabsahan akta pendirian Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2860 K/PDT/2016 dan menganalisis akibat hukum terhadap dualisme kepengurusan yayasan atas kepemilikan aset Universitas Darussalam Ambon. Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah bersifat preskriptif. Penulisan menggunakan data primer dan data sekunder. Metode Pengumpulan Bahan Hukum dengan menggunakan studi kepustakaan dengan metode penyajian data disajikan dalam bentuk teks naratif deskripsi. Analisis Data dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil Penelitian tesis ini bahwa Hakim Pengadilan Tinggi telah mengesampingkan Pasal 15 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2014 yang berbunyi yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum tetap dapat menyesuaikan anggaran dasarnya dengan menyebutkan asal usul kekayaan yayasan dari yayasan lain dalam premise aktanya maka pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Ambon dalam putusannya tersebut telah salah mempertimbangkan dengan menyatakan bahwa Akta Pendirian Yayasan YPDM Nomor 12 tanggal 6 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Husain Tuasikal S.H, M.Kn tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena menurut Hakim Pengadilan Tinggi Akta tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Dilain sisi, Hakim Mahkamah Agung kurang tepat dalam menganalisa Pasal 15 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 terutama terkait dengan permohonan pengesahan yang melampirkan pernyataan pengurus yayasan mengenai keabsahan kekayaan yayasan. Dalam rangka penyesuaian yayasan terdapat aspek prosedural dan substansi yang tidak terpenuhi pada Akta Notaris Nomor 12 Tahun 2014 dan permohonan surat keputusan Nomor : AHU.07444.50.10.2014 Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku karena notaris tidak melakukan proses verifikasi lebih lanjut terhadap keabsahan kekayaan Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku yang sebelumnya telah digunakan oleh Yayasan Darussalam Maluku. Berdasarkan uraian tersebut, Akta Notaris Nomor 12 Tahun 2014 dalam permohonan pengesahan kepada kemenkumham terdapat cacat meteriil sehingga menimbulkan kepastian hukum yang tidak jelas terhadap kepemilikan aset Universitas Darussalam Ambon. Hasil penelitian kedua Aset kekayaan Yayasan Darussalam Maluku Akta Notaris Nomor 31 tahun 2011 berasal dari peralihan kekayaan Yayasan Darussalam sebagaimana tertuang dalam Akta Alih kelola Nomor 21 tahun 2012, sedangkan Aset kekayaan Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku tertera pada premise Akta Notaris Nomor 31 tahun 2014 sesuai ketentuan pasal 15 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 yang berbunyi bagi yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum tetap dapat menyesuaikan anggaran dasarnya dengan cara mendirikan yayasan baru yang memuat premise akta dan asal usul kekayaan yayasan. Kedua Peristiwa hukum tersebut menimbulkan kepastian hukum yang tidak jelas terhadap kepemilikan aset Universitas Darussalam Ambon. Universitas Darussalam Ambon yang sebelumnya dalam pengelolaan Yayasan Darussalam kemudian menjadi obyek sengketa antara Yayasan Darusalam Maluku dengan Yayasan Pendidikan Maluku menimbulkan dualisme yayasan terhadap kepemilikan aset Universitas Darussalam Ambon. Yayasan Darussalam yang tidak diakui sebagai badan hukum berakibat hukum pada yayasan yang tidak dapat menggunakan kata yayasan didepan namanya dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan dalam pasal 71 UUY.

Actions (login required)

View Item