MUSYARROFAH, Shofiyatul (2023) Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Kapolda Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Kepolisian (Studi Perbandingan Putusan Nomor 17/G/2021/PTUN.PLG dan Nomor 11/G/2021/PTUN.MKS. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Shofiyatul Musyarrofah-E1A015080-Skripsi-2023.pdf Download (114kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Shofiyatul Musyarrofah-E1A015080-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (445kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Shofiyatul Musyarrofah-E1A015080-Skripsi-2023.pdf Download (66kB)
	PDF (BabI) BAB I-Shofiyatul Musyarrofah-E1A015080-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 8 February 2024. Download (230kB)
	PDF (BabII) BAB II-Shofiyatul Musyarrofah-E1A015080-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 8 February 2024. Download (166kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Shofiyatul Musyarrofah-E1A015080-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 8 February 2024. Download (76kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Shofiyatul Musyarrofah-E1A015080-Skripsi-2023.pdf Download (377kB)
	PDF (BabV) BAB V-Shofiyatul Musyarrofah-E1A015080-Skripsi-2023.pdf Download (73kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Shofiyatul Musyarrofah-Skripsi-2023.pdf Download (124kB)

Abstract

Penelitian ini bersumber pada Putusan PTUN Palembang Nomor : 17/G/2021/PTUN.PLG dan Putusan PTUN Makassar Nomor : 11/G/2021/PTUN.MKS, dilatarbelakangi oleh adanya sengketa kepegawaian tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) anggota Kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan prosedur upaya administratif sebelum mengajukan gugatan dalam 2 (dua) putusan PTUN tersebut, dan dasar pertimbangan hukum hakim mengenai keabsahan objek sengketa pada Putusan PTUN Palembang Nomor : 17/G/2021/PTUN.PLG. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian dan pembahasan ini menemukan bahwa terdapat perbedaan cara hakim memutus sengketa tata usaha negara dari kedua putusan tersebut. Dalam putusan nomor 17/G/2021/PTUN.PLG hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak perlu menempuh Upaya Administratif karena perkara itu berkaitan dengan Pemberhentian Tidak Hormat yang didasarkan pada putusan Pengadilan Pidana atau Komisi Etik, dan menyatakan PTUN berwenang mengadili perkara tersebut dengan amar putusan gugatan ditolak. Dalam amar putusan gugatan ditolak berarti keputusan objek sengketa tetap sah. Hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 angka 3 huruf E. Putusan tersebut berbeda dengan putusan PTUN Makasar Nomor 11/G/2021/PTUN.MKS, dalam putusan tersebut hakim berpendapat bahwa PTUN tidak berwenang mengadili perkara tersebut karena penggugat tidak menempuh upaya administratif banding terlebih dahulu, sehingga hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima. Putusan PTUN Makasar ini tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan objek sengketa.

Actions (login required)

View Item