UTAMI, Ika Sri (2023) Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL). Other thesis, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

	PDF (Cover) cover.pdf Download (18kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Ika Sri Utami-E1A019274-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (295kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Ika Sri Utami-E1A019274-Skripsi-2023.pdf Download (56kB)
	PDF (BabI) BAB I-Ika Sri Utami-E1A019274-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 28 February 2024. Download (364kB)
	PDF (BabII) BAB II-Ika Sri Utami-E1A019274-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 28 February 2024. Download (263kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Ika Sri Utami-E1A019274-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 28 February 2024. Download (95kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Ika Sri Utami-E1A019274-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (196kB)
	PDF (BabV) BAB V-Ika Sri Utami-E1A019274-Skripsi-2023.pdf Download (41kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Ika Sri Utami-E1A019274-2023.pdf Download (99kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Ika Sri Utami-E1A019274-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (8MB)

Abstract

Perkawinan beda agama merupakan hal yang masih menjadi persoalan di dalam ruang lingkup masyakat yang ada di Indonesia. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memang mengatur tentang upaya perkawina beda agama ini. Terdapat kekhususan dalam upaya pencatatanya sebagaimana hal tersebut haruslah mendapatkan penetapan pengadilan sesuai 35 huruf (a) jo Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi. Rumusan masalahnya adalah bagaimana dasar hukum perkawinan beda agama di Indonesia dan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan pencatatan perkawinan beda agama (studi penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 508/pdt.p/2022/PN.JKT.SEL). Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang kemudian dianalisis secara normatif kualitatif dengan data sekunder yang diproses melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian disajikan secara normatif, sistematis dan logis guna memperoleh penjelasan dari masalah tersebut. Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa dasar hukum tentang perkawinan beda agama tetaplah mengacu pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974, namun terlebih dahulu melihat ketentuan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang larangan Perkawinan. Upaya pencatatan perkawinan beda agama harus melihat terlebih dahulu ketentuan Pasal 35 huruf (a) jo Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi. Terdapat kekurangan dalam pertimbangan hukum hakim dalam untuk landasan dalam penetapan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, hakim hanya mendasarkan pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, seharusnya ditambahkan menjadi melainkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun Tahun 1975 tentang perkawinan, yang mana hal tersebut merupakan landasan yang menguatkan bahwa suatu perkawinan beda agama dapat di catatkan di Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil. Terkait dengan penundukan diri sementara dalam hal putusan ini tidak dilaksanakan secara terang karena keduanya masih memegang teguh kepercayaannya namun salah satu menghormati sementara pada agama lain yakni pemohon II menghormati tata cara perkawinan agama Kristen. Kata Kunci : Pencatatan Perkawinan Beda Agama

Actions (login required)

View Item