ORIZKIANA, Aliza (2023) Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembuktian Dakwaan Primer dan Putusan Pemidanaan yang Melebihi Tuntutan (Studi Atas Ketepatan Pemilihan antara Dakwaan Primer dan Subsidair Pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-ALIZA ORIZKIANA-E1A019156-SKRIPSI-2023.pdf Download (31kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-ALIZA ORIZKIANA-E1A019156-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (932kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-ALIZA ORIZKIANA-E1A019156-SKRIPSI-2023.pdf Download (171kB)
	PDF (BabI) BAB I-ALIZA ORIZKIANA-E1A019156-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 27 February 2024. Download (427kB)
	PDF (BabII) BAB II-ALIZA ORIZKIANA-E1A019156-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 27 February 2024. Download (413kB)
	PDF (BabIII) BAB III-ALIZA ORIZKIANA-E1A019156-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 27 February 2024. Download (255kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-ALIZA ORIZKIANA-E1A019156-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (541kB)
	PDF (BabV) BAB V-ALIZA ORIZKIANA-E1A019156-SKRIPSI-2023.pdf Download (224kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-ALIZA ORIZKIANA-E1A019156-SKRIPSI-2023.pdf Download (331kB)

Abstract

Pertimbangan hukum hakim ada sebelum hakim memberikan putusan. Berkaitan dengan pertimbangan hakim, pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg, majelis hakim dalam pertimbangannya memutuskan terdakwa bersalah sesuai dengan dakwaan primer, yang kemudian memberikan pemidanaan yang lebih tinggi dari tuntutan penuntut umum. Majelis hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa terdakwa terbukti bersalah secara melawan hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer penuntut umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian ini adalah preskriptif analitis. Metode pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini adalah dengan menginventarisasi bahan hukum primer dan dilakukan studi pustaka pada bahan hukum sekunder yang kemudian dilakukan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa majelis hakim dalam menilai dakwaan primer penuntut umum mengenai unsur secara melawan hukum tidaklah tepat. Bahwa tindakan terdakwa lebih tepat dikategorikan memenuhi unsur dalam dakwaan subsidair penuntut umum yaitu unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang ada padanya karena jabatan, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang PTPK. Terkait putusan pemidanaan yang diberikan, majelis hakim telah sesuai dengan pedoman yang terdapat dalam KUHAP.

Actions (login required)

View Item