SHOLEKHAH, Adinda Kurnia (2023) Pembatalan Perkawinan Karena Wali Tidak Sah (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 1625/Pdt.G/2022/PA.Bks). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Adinda Kurnia Sholekhah-E1A019205-Skripsi-2023.pdf Download (247kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Adinda Kurnia Sholekhah-E1A019205-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Adinda Kurnia Sholekhah-E1A019205-Skripsi-2023.pdf Download (489kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Adinda Kurnia Sholekhah-E1A019205-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 2 March 2024. Download (643kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Adinda Kurnia Sholekhah-E1A019205-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 2 March 2024. Download (563kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Adinda Kurnia Sholekhah-E1A019205-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 2 March 2024. Download (205kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Adinda Kurnia Sholekhah-E1A019205-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (392kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Adinda Kurnia Sholekhah-E1A019205-Skripsi-2023.pdf Download (312kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Adinda Kurnia Sholekhah-E1A019205-Skripsi-2023.pdf Download (422kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Adinda Kurnia Sholekhah-E1A019205-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (114kB)

Abstract

Pembatalan perkawinan adalah Tindakan pengadilan berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang diakukan itu dinyatakan tidak sah. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila dalam melaksanakan perkawinan tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pembatalan Perkawinan Karena Wali Tidak Sah (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1625/Pdt.G/2022/PA.Bks). Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena wali tidak sah pada Putusan Pengadilan Agama Nomor: 1625/Pdt.G/PA.Bks dan akibat hukum dari permbatalan perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian perskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang disajikan dengan teks naratif sistematis, dan metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif. Hasil Penelitian dan Pembahasan menunjukkan bahwa majelis hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan yang dimohonkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Bekasi karena wali tidak berhak yang mengakibatkan wali tidak sah dari Termohon II yang pada faktanya merupakan saudara dari Termohon I atau calon suami pada Perkara Nomor 1625/Pdt.G/2022/PA.Bks hanya mendasarkan pada Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Menurut Peneliti, untuk memperkuat putusan tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya dapat menambahkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Akibat hukum yang ditimbulkan dalam Putusan ini yaitu perkawinan antara Termohon I dan Termohon II dibatalkan, dalam putusan tersebut Majelis Hakim tidak membahas ataupun tidak memutus akibat terhadap harta bersama maupun akibat terhadap anak, meskipun secara normatif pembatalan perkawinan tersebut menurut peneliti memiliki akibat hukum terhadap para pihak (suami-isteri) dianggap tidak pernah melakukan perkawinan atau perkawinan tersebut tidak pernah ada, terhadap anak berdasarkan Pasal 28 Ayat (2) huruf (a) jo Pasal 75 huruf (b) tidak berlaku surut dimana anak tetap dianggap menjadi anak sah. Akibat terhadap harta benda bersama yaitu apabila suami maupun istri beritikad baik, masing-masing mantan suami dan mantan istri mendapat setengah dari harta bersama. Namun, apabila salah satu dari pihak suami maupun istri ada yang beritikad tidak baik, maka pihak yang tidak beritikad baik dapat dibebani biaya, kerugian-kerugian, dan termasuk bunga-bunga yang harus ditanggung.

Actions (login required)

View Item