ANGGRENY, Dita (2023) Analisis Kebijakan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli (Studi Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (cover) COVER-Dita Anggreny-E2B020002-Tesis-2023.pdf Download (405kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Dita Anggreny-E2B020002-Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Dita Anggreny-E2B020002-Tesis-2023.pdf Download (469kB)
	PDF (Bab1) BAB I-Dita Anggreny-E2B020002-Tesis-2023 (1).pdf Restricted to Repository staff only until 28 February 2024. Download (3MB)
	PDF (BabII) BAB II-Dita Anggreny-E2B020002-Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 28 February 2024. Download (12MB)
	PDF (BabIII) BAB III-Dita Anggreny-E2B020002-Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 28 February 2024. Download (963kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Dita Anggreny-E2B020002-Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB)
	PDF (BabV) BAB V-Dita Anggreny-E2B020002-Tesis-2023.pdf Download (499kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Dita Anggreny-E2B020002-Tesis-2023.pdf Download (1MB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Dita Anggreny-E2B020002-Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (276kB)

Abstract

Dita Anggreny, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Analisis Kebijakan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli (Studi Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022), Komisi Pembimbing, Ketua Dr. Siti Kunarti, S.H., M.Hum. dan Anggota Dr. Sri Wahyu Handayani, S.H., M.H. Tanah menjadi komoditas dan faktor produksi yang sangat dicari oleh manusia pada masa pembangunan saat ini. Kepastian hukum dibidang pertanahan, dapat ditempuh melalui pendaftaran tanah sebagai suatu proses yang diakhiri dengan penerbitan sertipikat atas nama pemilik sebagai bukti kepemilikkan atau penguasaan hak. Hubungan tujuan pendaftaran tanah, pencatatan perubahan data yuridis yang sudah tecatat sebelumnya memerlukan peranan Pejabat PembuatAkta Tanah. Fenomena Kepesertaan BPJS Kesehatan saat ini masuk sebagai syarat untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui jual beli berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Poin 17. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis analisis kebijakan kepesertaan program jaminan kesehatan nasional dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli dan implikasi hukum Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 2022 Poin 17 pada pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian bahwa kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Poin 17 terkait syarat kepesertaan BPJS Kesehatan pada pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli, berdasarkan tolak ukur asas umum pemerintahan yang baik, Intsruksi presiden tersebut bertentangan dengan asas kesewenang- wenangan, asas penyalahgunaan wewenang atau detournement de pouvoir, asas kepastian hukum, dan dapat dikatakan cacat substansi karena syarat Kartu BPJS Kesehatan tidak memiliki hubungan secara langsung terhadap proses dalam peralihan hak atas tanah karena jual beli. Implikasi hukum atas kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Poin 17, terhadap PPAT tidak berimplikasi hukum apapun dan hanya menimbulkan hambatan secara prosedural terhadap PPAT yang akan melaksanakan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli, berdasarkan pasal 40 ayat 1 selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar meskipun penyerahan akta jual beli tanah ke Kantor Pertanahan tidak ada satu ketentuan hukum pun yang menyatakan bahwa dengan keterlambatan penyerahan akta jual beli tanah tersebut menjadikan akta yang bersangkutan tidak sah.

Actions (login required)

View Item